BEKASI, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki gagasan sebagai solusi untuk masalah banjir di wilayah Kota Bekasi.
Salah satunya yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menguatkan program yang telah digagas oleh Pemerintah Kota Bekasi.
“Pertama, poin penting, ini perlu sinergi ke depan antara properti yang dibangun dengan aspek lingkungan. Pak Wali Kota Bekasi sudah ada solusi melalui APBD-nya, bikin polder, bikin sodetan kemudian normalisasi sungai. Ini harus dikuatkan oleh Pemprov,” jelas Dedi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Karang Satria, Kota Bekasi, Senin (19/3/2018) siang.
Sinergi itu adalah sebuah rekomendasi Rencana Umum Tata Ruang kepada kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi.
“Setiap kabupaten/kota pasti memiliki tata ruangnya sendiri. Pemprov tidak bisa melakukan intervensi, tetapi bisa memberikan rekomendasi RUTR itu agar diperhatikan dan dilaksanakan,” ujarnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Sungai di Jabar Berpotensi Jadi Wisata Berkelas
Selain membangun sinergi dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Dedi juga mengusulkan pembangunan danau di setiap kelurahan. Danau yang berfungsi sebagai resapan dan penampungan air itu dibangun di daerah rawan banjir.
“Air itu agar tidak mengalir sembarangan maka harus dibuat tempat penampungannya. Saya kira danau kecil di kelurahan yang rawan banjir bisa menjadi solusi,” ucapnya.
Selain fungsi resapan air, menurut Dedi, danau tersebut juga dapat berfungsi sebagai arena rekreasi warga sekitar.
Dengan demikian, warga di kelurahan yang biasanya sudah berkarakter urban tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk rekreasi.
“Liburan warga nanti tidak perlu jauh-jauh, ya di danau itu. Makanya, danaunya perlu ditata dengan baik,” ungkapnya.
Baca juga: Kunjungi Bekasi, Dedi Mulyadi Beberkan Program soal Pasar Tradisional
Program lain
Secara jangka panjang, tambah Dedi, wilayah kota yang biasanya ditumbuhi oleh produk-produk properti harus berkontribusi positif terhadap perkampungan di sekitarnya.
“Kuncinya, keseimbangan harus terjadi. Para pendatang yang tinggal di daerah yang diisi oleh properti harus memberikan kontribusi kepada para penduduk awal. Sehingga, seluruh fasilitasnya setara dan berwawasan lingkungan,” tutur Dedi.
Adapun penataan 5.000 kampung menjadi program unggulan Dedi Mulyadi jika terpilih dalam Pilgub Jawa Barat tahun ini. Pajak yang dihasilkan dari daerah properti harus digunakan untuk penataan perkampungan di sekitarnya.