Anas Minta Maaf Selama Musrenbang Pegawainya Tak Bisa Ditelepon

BANYUWANGI, KOMPAS.com — Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta maaf kepada peserta Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang di gelar di Hotel Ketapang Indah, Kamis (15/3/2018).

Ia meminta maaf karena peserta tidak bisa menggunakan telepon seluler (ponsel) selama Musrenbang berlangsung. Hal itu karena jaringan ponsel peserta sengaja diacak agar tetap fokus pada materi kegiatan.

"Mohon maaf jika ada yang tidak bisa menggunakan smartphone-nya karena memang dalam setiap rapat saya meminta agar sinyal diacak agar peserta enggak main handphone terus," kata Anas dalam pembukaan Musrenbang Kabupaten yang disambut dengan tepuk tangan peserta.

Dengan cara ini, sambung Anas, peserta fokus mengikuti materi kegiatan. Hal tersebut sengaja dilakukan karena jika sekadar diingatkan, peserta tidak akan mematuhi aturan tersebut.

(Baca juga: Musrenbang Luwu Dikejutkan Pengajuan Pengadaan Kondom Bergetar)

"Yang kita bicarakan untuk kepentingan rakyat. Jadi enggak usah cek HP atau cek WA karena sama saja enggak ada sinyal," tuturnya. 

Menurut Anas, saat pertama kali memberlakukan aturan tersebut setahun lalu, banyak istri-istri atau suami-suami dari peserta rapat yang bingung mengapa ponsel pasangannya tidak bisa dihubungi selama beberapa jam.

"Tapi sekarang tahu kalau HP-nya enggak aktif 3 atau 4 jam tahu pasti rapat sama Pak Anas. Tapi jangan disalahgunakan ya," tuturnya.

Pada Musrenbang Kabupaten tahun ini, Anas meminta agar anggaran untuk sembilan program prioritas lebih diperhatikan karena berdampak luas terhadap masyarakat.

(Baca juga : Saat Buka Musrenbang DKI, Mendagri Sindir Kebebasan Anggota DPR)

Sembilan program prioritas itu antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan UMKM serta organisasi kepemudaan dan perempuan berbasis desa. Anas berharap akuntabilitas dan transparansi anggaran lebih transparan termasuk penggunaan anggaran.

Maka, dalam rangka implementasi rencana aksi yang terintegrasi dari KPK, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan segera menandatangani MoU dengan kejaksaan dan kepolisian agar lebih terukur pengadaan barang dan jasa.

Termasuk juga program yang menuai laporan karena banyaknya interprestasi pada program itu.

"Contohnya, pembangunan badan jalan kan dipendem di dalam tanah laporannya banyak menimbulkan asumsi yang lain-lain. Kita ingin mengurangi titik laporan dipublikasikan termasuk PL-PL (penunjukan langsung), kecuali yang urgent. Kita fokus kualitas lebih fokus sasarannya lebih jelas," pungkas Anas.