BANDUNG, KOMPAS.com - Kandidat gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan cara memberantas praktik korupsi yang kerap membelit pemimpin daerah serta para aparatur sipil negara (ASN) dalam birokrasi tata kelola pemerintahan.
Ridwan menceritakan, selama menjabat wali kota Bandung ia membentuk ragam tim di luar birokrasi untuk membatasi keterlibatan wali kota dalam campur tangan proyek.
"Jawabannya ada dua, satu kepemimpinan, dua teknologi di Kota Bandung. Semangat kepemimpinan yang terbaik itu dengan keteladanan," ujar Emil, sapaan akrabnya.
"Di zaman kami, di Bandung kami membentuk tim insinyur supaya tidak ada yang minta proyek telepon ke wali kota, ada tim diskresi agar orang minta kemudahan tidak langsung ke wali kota. Itulah cara kita membentengi kita sebagai pejabat publik," ucap Emil, sapaan akrabnya.
(Baca juga : Debat Publik, Hasanah Banggakan Program DP Rumah 1 Persen hingga Molotot.com)
Selain itu, untuk mempersempit ruang gerak praktik korupsi bagi aparatur sipil negara, ia menggagas sebuah sistem birokrasi yang serba digital. Penerapan ragam aplikasi itu pernah ia lakukan di Kota Bandung.
"Ada ratusan aplikasi anti-korupsi aplikasi hibah, aplikasi perizinan online, dan e-budgeting. Dua bulan lalu KPK memerintahkan 30 daerah untuk datang ke Bandung mengkopi apa yang kami lakukan," tuturnya.
"Insya Allah jika saya dan Pak Uu terpilih jadi gubernur maka 27 daerah di Jawa Barat kita wajib menggunakan sistem aplikasi anti korupsi yang sudah dioperasi dan di-approve oleh KPK," jelasnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
