Kompas.com - 08/03/2018, 23:34 WIB

AMBON, KOMPAS.com - Puluhan warga adat dari Pulau Buru, Maluku, bersama LSM peduli lingkungan dan berbagai organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya menemui Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/3/2018) sore.

Dalam pertemuan itu, para tokoh adat dan pimpinan OKP ini meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera menertibkan aktivitas ilegal di kawasan tambang emas Gunung Botak, di Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru.

Para tokoh adat yang datang menemui Sahuburua di antaranya Raja Kayeli, Abdullah Wael yang memiliki petuanan di kawasan Gunung Botak, para kepala soa (pemangku adat), dan sejumlah perangkat desa di wilayah tersebut.

Camat Kayeli, Ismail Soamole, juga ikut dalam rombongan tersebut bersama dengan unsur pimpinan OKP dari KNPI Kabupaten Buru, HMI, PMII, IMM, dan GMNI.

Baca juga: Tambang Ilegal Dilarang, Warga Pemburu Emas Menjerit

Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu, mereka mendesak agar pemerintah segera menertibkan peredaran merkuri dan sianida di kawasan tersebut.

“Tadi kami bersama Pak Plt Gubernur Maluku, ada beberapa hal yang kami sampaikan, tapi substansinya itu, kami tetap fokus pada instruksi Presiden Joko Widodo saat datang ke Buru tahun 2015. Itu terkait penutupan Gunung Botak,” kata Ketua KNPI Kabupaten Buru, Muhamad Hamdani Jafar, di Kantor Gubernur Maluku seusai pertemuan itu.

Dia menjelaskan, aktivitas ilegal di kawasan Gunung Botak saat ini sangat meresahkan karena peredaran merkuri dan sianida sulit diatasi. Dia pun meminta gubernur dan aparat berwenang agar dapat mengungkap dan menangkap para aktor yang selama ini bermain di Gunung Botak, termasuk penyuplai sianida dan merkuri ke kawasan itu.

“Bapak Presiden sudah mengingatkan soal sianida dan merkuri di Gunung Botak, lalu di mana bapak-bapak kepolisian. Mengapa merkuri dan sianida sampai saat ini tidak bisa dideteksi siapa cukong dan otak di balik peredarannya di sana?” tanya Jafar.

Dia mengaku, banyak hasil penelitian dari para ahli dan lembaga yang berkompeten menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Botak saat ini sangat parah, dan diperkirakan 10-15 tahun mendatang warga di Pulau Buru akan terkena dampak langsung dari aktivitas ilegal di Gunung Botak itu.

“Kami sangat khawatir dan sekaligus prihatin terhadap kondisi ini. Kami khawatir dengan generasi di Pulau Buru. Karenanya, kami meminta agar aktivitas ilegal di sana dapat ditertibkan,” desaknya.

Baca juga: Dampak Tambang Ilegal, 16 Hektar Taman Nasional Lore Lindu Rusak

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Wadahi dan Latih Para Pelaku UMKM, Pemkot Medan Akan Bangun Plaza UMKM

Regional
Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Jateng Catatkan Inflasi Terendah Ketiga Se-Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.