Wali Kota Kendari, "Putra Mahkota” Penerus Takhta Politik yang Terjaring KPK

KENDARI, KOMPAS.com – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra atau yang dikenal dengan sapaan ADP mengejutkan warga Sulawesi Tenggara.

Bagaimana tidak, wali kota termuda di Indonesia itu baru saja menjabat selama 140 hari sejak dilantik 9 Oktober 2017. Dia menang dalam Pilkada Serentak yang digelar Februari 2017.

Saat itu, ADP bersama wakilnya, Sulkarnain, yang didukung oleh lima partai politik yaitu PAN, Gerindra, PKS, PKB dan PBB mengalahkan dua rivalnya di Pilkada Kendari dengan perolehan suara terbanyak yakni 62.019.

Pasangan Abdul Rasak-Haris yang diusung Partai Golkar dan Nasdem menempati urutan kedua yakni 55.769 suara dan pasangan Mohammad Zayat Kaimoeddin-Suri Syahriah Mahmud meraih suara 33.501 suara.

Karier politik ADP menurun dari sang ayah, Asrun, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Kendari selama dua periode, yakni 2007-2012 dan 2012-2017.

ADP maju di Pilkada Kendari atas dorongan sang ayah. Sementara itu, sang ayah, Asrun, akan bertarung dalam Pilkada Sultra yang digelar pada tahun ini.

ADP adalah putra bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya, Asrizal Pratama, menjabat sebagai legislator di DPRD Kendari dari Fraksi PAN.

Sebelum terpilih menjadi wali kota dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kendari 2017, ADP juga adalah anggota DPRD Provinsi Sultra. ADP terpilih sebagai legislator di tingkat provinsi pada pemilihan legislatif 2014 lalu dengan mendulang suara terbanyak 25.387 suara.

Dinasti politik

Perjalanan politik ADP yang cemerlang berada di bawah bayang-bayang Asrun yang menajdi Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kendari.

ADP menduduki jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sultra. Saat di DPRD Sultra, ADP juga ditunjuk PAN sebagai Ketua Komisi III. Sebelumnya, ADP pernah menjadi Ketua Umum Barisan Pemuda (BP) PAN Sultra dan Bendahara BP PAN Pusat.

Langkah ADP untuk meneruskan takhta sang ayah didukung elite politik, mulai dari tingkat nasional sampai level kepala daerah.

Selain dimotori langsung oleh Asrun, kepala daerah yang tercatat dalam tim kampanye ADP adalah Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, dan Bupati Konawe Utara Ruksamin.

ADP lahir pada tanggal 28 Mei 1989. Saat ini, usianya baru mencapai 27 tahun. Sesuai daftar riwayat hidup yang disetor ke KPU, ADP tercatat semasa SMA pernah pindah sekolah, yang pertama di SMAN 1 Kendari (2004-2005) lalu ke SMAN 3 Bandung (2005-2007).

Setelah itu, ADP melanjutkan kuliah di Universitas Parahyangan Bandung dari tahun 2007 sampai 2013.

Setahun kemudian, ADP langsung mencalonkan diri di DPRD tingkat provinsi pada Pilcaleg 9 April 2014 dan terpilih. Dua tahun kemudian, dia dipercaya menduduki jabatan strategis di kepengurusan partai di Kendari.

Namun demikian, belakangan ini, kontra terhadap dinasti politik keluarga Asrun muncul dari ketua-ketua PAN di tingkat kabupaten.

Ketua DPD PAN Kabupaten Muna Barat, LM Rajiun Tumada, misalnya, dinonaktifkan sebagai ketua partai karena dinilai oleh DPW PAN Sultra tidak mendukung pencalonan Asrun sebagai Gubernur Sultra.

Ketua DPD II Buton, La Bakry, dan Ketua DPD II Wakatobi yang juga menjabat sebagai bupati di kedua wilayah itu memilih mundur sebagai ketua partai.