Cegah Pernikahan Dini, Pemkab Kulon Progo Punya Peraturan Khusus

Kompas.com - 03/03/2018, 16:59 WIB
Komponen masyarakat di Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY, menggelar Deklarasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di kantor balai desa, Sabtu (3/3/2018). KOMPAS.com/Dani JKomponen masyarakat di Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DIY, menggelar Deklarasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di kantor balai desa, Sabtu (3/3/2018).

 

KULON PROGO, KOMPAS.com - Seksi Kemasyarakatan di Kantor Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, mencatat dua pernikahan dini anak di bawah umur sebelum 2018. Satu pernikahan dini pada 2015 dan satu lagi pada 2016. Pada tahun 2017 hingga sekarang, belum ditemukan pernikahan dini anak di bawah umur di desa ini.

Pernikahan dini di desa ini pada 2015 terjadi antara anak yang baru duduk di kelas I SLTP dengan seorang anak laki-laki putus sekolah usia 17 tahun. Pada tahun 2016, seorang anak perempuan yang baru kelas II SMK menikahi anak laki-laki yang baru masuk SMP. Semuanya dilakukan setelah terjadi kehamilan tidak diinginkan.

“Yang kasus 2016, pengantin perempuan berasal dari keluarga tidak mampu, dan yang laki-laki hidup bersama neneknya karena kedua orangtuanya bekerja di luar kota,” kata Saptari Ningsih, Kepala Seksi Kemasyarakatan Desa Karangsari, Sabtu (3/3/2018).

Kasus pernikahan dini di Desa Karangsari terbilang sangat sedikit, terlebih bila dibandingkan dengan 100-an pernikahan dalam setahun di desa yang berpenduduk 13.500 jiwa itu. Meski sedikit, menurut Saptari, tetap harus bisa diantisipasi karena hak anak bakal tidak terpenuhi ketika pernikahan dini terjadi.

Wawasan pernikahan yang baik seperti ini sedikit banyak dipengaruhi tingkat pendidikan orang tua dan anak, perekonomian keluarga, hingga kondisi masyarakat.

“Yang pada 2015 itu berasal dari pekerja di tambang batu. Ayahnya menambang, ibunya membantu mengumpulkan batu,” kata Saptari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pernikahan Dini karena Ekonomi Masih Marak Terjadi di Rembang

Hal yang terjadi di Karangsari sejatinya bagian dari banyaknya laporan serupa di Kulon Progo. Dinas Sosial mencatat, terdapat 36 pernikahan dini sepanjang 2017. Jumlah ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 43 pernikahan serupa pada 2016 dan 46 sepanjang 2015. Sepanjang Januari 2018 saja, terdapat 10 pernikahan dini, dua di antaranya ada di Pengasih.

“Pernikahan dini yang pernah kami temui paling kecil melibatkan anak umur 13 tahun. Kebanyakan masih sekolah dan terpaksa putus sekolah karena menikah,” kata Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial Kulon Progo, Woro Kandini.

Kabid PPA ini mengungkapkan, kehamilan tidak diinginkan atau hamil sebelum menikah masih menjadi alasan utama. Pada 2017 saja, kata Woro, 34 dari 36 pernikahan dini terjadi karena kehamilan tidak diinginkan.

Selain kehamilan tak diinginkan, ternyata masih berkembang dalam masyarakat di daerah pinggiran yang menganggap anak boleh menikah setelah punya pasangan. Mereka berpandangan, cepat menikah bisa menghindarkan aib bila terjadi hal yang tidak diinginkan di hari depan, atau karena orang tua tidak ingin terbebani, atau juga karena persoalan ekonomi. “(Harusnya) jangan berpikir anak nanti tidak payu (bahasa Jawa: laku),” kata Woro.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.