BIMA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyiapkan pasukan pemukul untuk mengamankan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.
Pasukan pemukul dari militer Polri ini dibentuk dari satuan Brimob. Pasukan anti-kerusuhan itu akan ditempatkan di setiap daerah kabupaten dan kota di wilayah hukum Polda NTB.
Hal itu disampaikan Kapolda NTB Brigjen Pol Drs Firli Msi saat berkunjung ke kantor Panwaslu Kota Bima, Jumat (02/03/2018).
Firli menjelaskan, pada 2018 ini terdapat empat pilkada di NTB, yakni pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah di tiga kabupaten dan kota lainya, yakni Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.
Untuk menyukseskan pilkada yang dilangsungkan secara serentak 27 Juni mendatang itu, Polda NTB menyiapkan pasukan yang sudah dilatih khusus dari personel satuan Brimob.
“Pasukan pemukul ini akan bergerak cepat untuk mengendalikan situasi selama proses pilkada,” ujar kapolda NTB.
Baca juga : KPU Tetapkan Paslon Peserta Pilkada NTB, Kini Ada Paslon dari Jalur Independen
Namun Firli tak merinci berapa pasukan yang disiapkan. Pasukan pemukul itu ditempatkan di sejumlah lokasi yang dimungkinkan rawan terjadinya gangguan kemananan.
“Kita punya kekuatan pasukan pemukul ada di 4 Subden Brimob, misalnya, di Sumbawa, Dompu dan Bima. Pasukan pemukul ini bergerak dan bertanggung jawab untuk mengatasi bila mana ada gangguan keamananan yang bersifat potensial,” ujar Firli
Firli mengaku, Polda NTB berkomitmen melakukan pengamanan serta ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada sehingga berjalan aman dan kondusif.
Meski demikian, ia berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan mengamankan pilkada serentak itu tanpa ada pelanggaran yang menggangu jalannya pesta demokrasi.
“Pilkada serentak ini harus aman, tanpa ada pelanggaran. Tapi, saya yakin dengan dukungan masyarakat, tokoh agama dan peserta pasangan calon sangat komitmen untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai,” kata dia.
Firli memastikan, sejauh ini seluruh tahapan pilkada di NTB berjalan aman dan terkendali. Kendati demikian, pengamanan khusus dalam proses pemilihan kepala daerah itu akan terus ditingkatkan.
“Walaupun aman, tetap kita menyiapkan kekuatan. Kita adakan sistem rayonisasi antar-polres, itu yang pertama. Kedua, setiap pulau kita bentuk empat sektor pengamanan, baik itu di pulau Sumbawa atau di Lombok,” terangnya.
Baca juga : Pendaftaran Pilkada NTB, Suhaili-Amin Siap Lawan Narkoba dan Politik Uang
Meski telah menyiapkan pasukan khusus, namun Polda NTB sampai saat ini belum menetapkan daerah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan pilkada. Sebab, situasi dan kondisi di lapangan masih terbilang aman.
“Enggak ada yang rawan. Kenapa enggak rawan, karena rawan dan tidaknya tergantung peran aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar dia
Firli mengimbau semua pihak yang terkait dapat bekerja sama demi terciptanya penyelenggaraan pilkada yang aman, sukses dan bermartabat.
“Sukses tidaknya pelaksanaan pilkada ditentukan oleh delapan komponen. Antara lain, KPU, Panwaslu, pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, terakhir kalian, media,” katanya.
“Kalau delapan komponen ini tidak membuat konflik, enggak ada konflik, pasti aman. Aman benar,” tambahnya
Selain itu, Kapoda NTB juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk bersikap netral di pilkada.
“Ikuti saja aturan yang digariskan oleh pemerintah bahwa ASN itu netral. Tidak boleh melibatkan diri dalam politik praktis,” tegasnya
Sementara itu, Brigjen Firli juga menjamin netralitas kepolisian saat pelaksanaan pilkada.
Baca juga : Debat Pasangan Calon Pilkada Jabar Digelar di Tiga Tempat
Dia juga menegaskan, polisi tidak telibat dalam politik praktis atau sebagai tim sukses pasangan calon.
“Polisi bersikap netral dan tidak memilih dan dipilih. Tugas kita memberi rasa aman kepada masyarakat. Kalau ada polisi yang terlibat politik praktis, sanksinya ada, sebagaimana diatur dalam kode etik profesi Polri,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
