"Kata Pak Jokowi, Kalau Masih Ada yang Hambat Hak Rakyat Harus Ditindak Tegas"

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham meminta masyarakat melapor jika ada pihak yang menghambat atau mengambil kesempatan bantuan dari pemerintah.

Demikian disampaikan Idrus dalam penyerahan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastra di Aula Husni Hamid, Komplek Pemkab Karawang, Kamis (1/3/2018) sore.

Idrus mengaku mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk menyampaikan beberapa hal.

"Kata Pak Jokowi, kalau masih ada yang menghambat hak rakyat atau mengambil kesempatan dalam bantuan ini, harus ditindak tegas," ujar Idrus.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat yang menemukan pihak yang menghambat bantuan PKH dan Rastra segera melapor ke Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

"Bupati Cellica pasti akan menindak tegas," tambahnya.

Beberapa waktu lalu, sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat  Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Karawang menolak penyaluran beras sejahtera (rastra). Para kepala desa beralibi data penerima rastra tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah desa.

Baca juga : Jokowi: Kalau Pemerintah Punya Uang Lebih, PKH dan KIP Akan Ditambah

Menanggapi hal itu, Idrus menegaskan data kemiskinan tidak ada yang permanen. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat bisa saja berubah dari golongan mampu menjadi miskin atau sebaliknya.

"Ada warga kita yang dapat rezeki misalkan mendapat lapangan kerja, sehingga gajinya cukup banyak, sehingga naik kelas dari tidak mampu menjadi mampu. Sebaliknya juga begitu dari tadinya punya pekerjaan, karena di sini banyak industri, tetapi karena ada PHK, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka turun kelas, tadinya tergolong tidak miskin karena tidak dapat gaji jadi miskin," katanya.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah daerah memperbaharui data tiap enam bulan sekali. Sebab, pihaknya mempunyai bang data yang tersentral di Kementerian Sosial.

Baca juga : Gelar Ibu PKH untuk Khofifah Disoal

Ia bahkan menjamin 90 persen data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Menurutnya, yang tidak sesuai paling sekitar dua hingga tiga persen.

"Itu karena naik atau turun kelas. Jikapun ada (salah sasaran) silakan bupati lapor ke saya. Nanti saya dengan senang hati akan datang kembali ke Karawang," katanya.