2 Bulan Tak Digaji, Panwaslu Tarakan Ancam Hentikan Pengawasan Pilkada

TARAKAN, KOMPAS.com — Panitia Pengawas Pemilu Kota Tarakan, Kalimantan Utara, mengaku kesulitan mengawasi dan menindak pelanggaran pelaksanaan Pilkada Kota Tarakan tahun 2018 yang memasuki masa kampanye. Alasannya, anggota Panwaslu belum digaji.

Ketua Panwaslu Kota Tarakan Sulaiman mengatakan, selama dua bulan terakhir anggota Panwaslu belum menerima gaji sehingga memengaruhi kegiatan pengawasan.

“Ini sudah masuk bulan Maret, dua bulan sudah kami tidak gajian, anggaran tidak ada,” ujarnya, Kamis (1/3/2018).

Baca juga: Usut Gratifikasi Pilkada Garut, Polisi Periksa Komisioner KPUD dan Anggota Panwaslu

Belum adanya anggaran juga membuat Panwaslu Kota Tarakan tak bisa menggelar bimbingan teknis bagi anggotanya. Pemerintah Kota Tarakan baru mencairkan anggaran Rp 500 juta pada akhir 2017 dari anggaran sebesar Rp 2,6 miliar yang diperuntukkan bagi Panwaslu Kota Tarakan.

“Kalau ditanya, anggaran kami belum dicairkan, yang ngurus itu kepala sekretariat,” imbuh Sulaiman.

Sulaiman mengatakan, lambannya pencairan anggaran Panwaslu Kota Tarakan membuat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengancam akan menghentikan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada di Kota Tarakan Tahun 2018.

Baca juga : Bawaslu Jabar Ungkap Penyebab Suap KPU dan Panwaslu Garut

Pihaknya akan melaksanakan perintah Bawaslu jika Pemerintah Kota Tarakan belum juga mencairkan anggaran untuk Panwaslu.

“Kalau sudah perintah harus kami laksanakan,” ucap Sulaiman.