Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Diduga Terima Suap, Ini Kronologinya

Kompas.com - 26/02/2018, 12:51 WIB
Agie Permadi,
Caroline Damanik

Tim Redaksi

BANDUNG,KOMPAS.com - Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Garut Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut Ade Sudrajat ditangkap pada Sabtu (24/2/2018).

Keduanya diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati di Garut. Tak hanya itu, polisi juga menangkap seorang warga yang diduga pemberi suap bernama Didin Wahyudin (46).

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan, pengungkapan kasus dugaan suap tersebut berawal dari informasi masyarakat yang merasakan adanya ganjalan saat proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil di Garut.

"Info ini sudah didapat sebulan yang lalu. Polisi enggak mau gegabah kami kumpulkan bukti dulu," kata Agung saat rilis pengungkapan kasus suap dalam rentetan Pilkada di Garut yang diselenggarakan di Mapolda Jabar, Senin (26/2/2018).

(Baca juga: Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Garut Diduga Terima Mobil dan Uang Suap)

Setelah mendapatkan informasi itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan struk ATM dengan bukti transfer kepada Panwas di Kabupaten Garut.

"Kemudian polisi melakukan kroscek dengan bank, ternyata hasilnya Bank Mandiri betul ada transfer di sana. Kemudian kami lakukan pengumpulan barang bukti. Hampir dua minggu dan benar terjadi gratifikasi dari DW kepada Panwas di Garut," ungkap Agung.

Dari situ, lanjutnya, polisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan dan menduga adanya gratifikasi terhadap Komisioner KPU di Garut.

"Barang buktinya sebuah mobil Daihatsu Sigra. Dari hasil tersebut, maka modus operandinya memberikan uang Rp 10 juta kepada HHB selaku Ketua Panwaslu Garut dan juga memberikan uang kepada AS selaku Komisioner KPUD Garut sebesar Rp 100 juta serta adanya penyerahan satu unit Daihatsu Signa putih nopol Z 1784 DY untuk meloloskan paslon Soni dan Usep Nurdin pada tahapan pilkada Kabupaten Garut. Oleh karena itu, bersangkutan telah terbukti," tegasnya.

Adapun barang bukti yang didapatkan Satgas Anti Money Politik Polda Jabar yakni satu kuitansi tertanggal 8 Februari 2018 dengan tulisan Rp 10 juta dari DW, satu buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Heri Hasan Basri, dan tiga buah ponsel, 12 bukti transfer ATM BCA, 3 lembar bukti trnasfer ATM Bank BRI, 1 buku tabungan bank BRI atas nama Ade Sudrajat, 1 buku tabungan Bank BNI Ade Sudrajat, 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih No. Pol Z 1784 DY berikut kunci dan STNK kendaraan atas nama Ade Sudrajat.

(Baca juga: Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...)

Didin Wahyudin dijerat dengan pasal 5 UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara, yaitu Ketua Panwaslu Kabupaten Garut dan Anggota KPUD Kabupaten Garut dengan maksud supaya melakukan atau tiada melakukan sesuatu.

Sementara itu, Heri dan Ade dapat dipersangkakan dengan pasal 11 UU Tipikor sebagai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

"Satu bulan lalu kami sudah deklarasikan dengan tegas meyakinkan kepada masyrakat bahwa seluruh penyelenggara harus netral dan bebas politik. namun pada praktiknya masih ada," tuturnya.

Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat membenarkan penangkapan terhadap Komisioner KPU Kabupaten Garut.

"Betul AS dijemput Polda dan Polres Garut dan alhamduliah saya sudah konfirmasi. Sekarang jelas AS sudah diamankan polisi," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto juga membenarkan penangkapan anggota Panwas Garut pada Sabtu (24/2/2018).

"Betul telah terjadi pengambilan anggota Panswas Garut pada hari Sabtu. Ini atas kerja dari Satgas, KPU, Bawaslu dan Kapolda sudah berikrar money politic kepala daerah, ini yang kami sosialisasikan ke seluruh kota," ungkapnya.

 

 

Kompas TV Ketua KPUD Kabupaten Garut mengaku prihatin dan menghormati proses hukum atas ditangkapnya salah seorang Komisioner KPU.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan PublikĀ 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan PublikĀ 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Pemkot Tangsel Buka Lelang Barang Milik Daerah, Catat Tanggal dan Cara Daftarnya!

Regional
Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Pelopor Smart City, Aplikasi Milik Pemkot Tangerang Telah Direplikasi 47 Daerah di Indonesia

Regional
Turunkan Stunting di Jembrana, Bupati Tamba Fokus Bantu 147 Keluarga Kurang Mampu

Turunkan Stunting di Jembrana, Bupati Tamba Fokus Bantu 147 Keluarga Kurang Mampu

Regional
Implementasi Program BAAS, Bupati Tamba Bagikan Bahan Makanan Sehat untuk Anak Stunting

Implementasi Program BAAS, Bupati Tamba Bagikan Bahan Makanan Sehat untuk Anak Stunting

Regional
Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

Fokus Pembangunan Kalteng pada 2024, dari Infrastruktur, Pendidikan, hingga Perekonomian

Regional
Sekdaprov Kalteng Paparkan Berbagai Inovasi dan Strategi KIP Kalteng, dari Portal PPID hingga Satu Data

Sekdaprov Kalteng Paparkan Berbagai Inovasi dan Strategi KIP Kalteng, dari Portal PPID hingga Satu Data

Regional
Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Target Produksi hingga 180.000 Ton Per Tahun

Pabrik Biomassa Segera Berdiri di Blora, Target Produksi hingga 180.000 Ton Per Tahun

Regional
Atasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, Mbak Ita Optimalkan Koordinasi Lintas Sektor

Atasi Banjir di Kaligawe dan Muktiharjo Kidul, Mbak Ita Optimalkan Koordinasi Lintas Sektor

Regional
Komitmen Jaga Kelestarian Satwa Burung, Mas Dhito: Kami Terbuka dengan Masukan dari Masyarakat

Komitmen Jaga Kelestarian Satwa Burung, Mas Dhito: Kami Terbuka dengan Masukan dari Masyarakat

Regional
Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen

Soal Pembebasan Lahan Tol Kediri-Kertosono, Pemkab Kediri: Tinggal 2 Persen

Regional
Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

Turunkan Angka Stunting di Sumut, Pj Gubernur Hassanudin Lakukan 2 Langkah Ini

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com