Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Kompas.com - 25/02/2018, 17:04 WIB

KARAWANG, KOMPAS.com -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi dilema selama jenjang karier ditentukan pejabat politik.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jabar Wasikin Marjuki mengungkapkan, meskipun dalam UU ASN dan UU Pilkada mengatur tentang netralitas AKAN berikut sanksinya, hasil komunikasi dengan beberapa ASN yang daerahnya menghelat pilkada, hal tersebut masih menjadi dilema.

“Selama yang menentukan rotasi, mutasi dan pengangkatan jabatan itu kepala daerah. Maka selama ini juga netralitas ASN atau PNS akan menjadi masalah,” kata Wasikin, Minggu (25/2/2018)

Menurutnya, masih ada ASN yang 'ditandai' jika tidak membantu dalam proses pemenangan calon petahana dalam pilkada. Meskipun, sambungnya, ada larangan melakukan mutasi dan rotasi enam bulan sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada.

Baca juga : Bawaslu Berhentikan Ketua Panwaslu Garut yang Terjerat OTT

"Jadi yang harus diperjuangkan itu sistem jenjang karir PNS itu jangan ditentukan oleh pejabat politik atau kepala daerah. Harus ada sistem jenjang karir yang jelas," ujarnya.

Oleh karenanya, pihaknya terus memantau  netralitas ASN dan membutuhkan informasi dari masyarakat melalui program Pojok Pengawasan. Nantinya, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Karawang Syarif Hidayat mengatakan, Pojok Pengawasan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan Panwaslu memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu dan siapapun bisa mengaksesnya.

Menurutnya, Pojok Pengawasan ini tidak hanya ada di panwas tingkat kabupaten, melainkan di seluruh sekretariat Panwascam se-Karawang.

“Melalui Pojok Pengawasan, masyarakat bisa mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai pengawasan yang dilakukan Panwaslu,” katanya.

Idul Fitri Rawan Kampanye

Komisioner Bawaslu Jawa Barat Wasikin juga menyebut momen Idul Fitri menjadi waktu rawan bagi paslon untuk berkampanye dan rawan politik uang. Misalnya, kampanye yang dikemas melalui silaturahmi.

"Kami mengimbau kepada semua pihak, terutama kepada penyelenggara panitia Idul Fitri,  panwas hanya minta bahwa Idul Fitri yang sudah disepakati sebagai hari yang tidak dijadwalkan untuk kampanye jangan disalahgunakan," katanya.

Sementara pada Ramadan kampanye tetap diperbolehkan. Hanya saja, tidak diperbolehkan mencampuradukkan kampanye dengan kegiatan peribadatan.

"Ke masjid tetap boleh, ikut tarawihnya tetap boleh. Tapi tidak boleh kampanye di dalam masjid," katanya.

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar mediasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Bulan Bintang di Kantor Bawaslu, Jakarta.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Regional
Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Regional
3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

Regional
Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Regional
Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Regional
Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Regional
Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.