Dilarang, Pasang Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah dan Sekolah

Kompas.com - 21/02/2018, 19:23 WIB
Ketua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo di Solo, Rabu (21/2/2018). KOMPAS.com/Labib ZamaniKetua KPU Kota Surakarta, Agus Sulistyo di Solo, Rabu (21/2/2018).

SOLO, KOMPAS.com — Panwaslu Kota Surakarta, Jawa Tengah, melarang tim sukses pasangan calon memasang alat peraga kampanye di kawasan tempat ibadah, sekolah, dan kantor pemerintahan.

Petugas bakal menertibkan alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dipasang di kawasan white area.

Penertiban itu sesuai Perwali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, baik alat peraga kampanye pileg, pilpres, maupun pilgub.

" Alat peraga kampanye yang tidak sesuai yang dikeluarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan melanggar maka akan kami tertibkan. Alat peraga kampanye ini berpotensi mengganggu," ungkap komisioner Panwaslu Bidang Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Muh Mutaqin, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (21/2/2018).

Ketua KPU Kota Surakarta Agus Sulistyo mengatakan, KPU telah menentukan titik pemasangan alat peraga kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Dalam menentukan tempat pemasangan alat peraga kampanye itu, pihaknya melibatkan tim pemenangan dan pemangku kepentingan, seperti satpol PP dan Panwaslu.

Menurut Agus, alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU. Meskipun telah disiapkan KPU, pasangan calon sendiri bisa menambah alat peraga kampanye maksimal sejumlah 150 persen dari yang telah disiapkan KPU. Akan tetapi, penambahan itu biaya dibebankan terhadap masing-masing paslon.

"Jatah setiap kabupaten/kota itu hanya lima titik. Jadi, paslon hanya bisa maksimal hanya bisa menambah 150 persen dari KPU," kata Agus.

Sementara itu, untuk membagi rata, KPU Surakarta akan membagi masing-masing kecamatan dua lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Ada beberapa wilayah di Solo yang masuk dalam katagori larangan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Hal itu antara lain Jalan Slamet Riyadi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Ir Sutami.

"Itu titik-titik white area yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi alat peraga kampanye. Selain itu, juga dilarang memasang alat peraga kampanye di bahu jembatan, sekolah, tempat ibadah, dan kantor pemerintah," ujarnya. (K136-17)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Pertama Kalinya, Jalur Gentong Tasikmalaya Tak Macet Saat Lebaran

Untuk Pertama Kalinya, Jalur Gentong Tasikmalaya Tak Macet Saat Lebaran

Regional
Ditunjuk Jokowi, Gorontalo Kaji Penerapan New Normal agar Masyarakat Tak Bingung

Ditunjuk Jokowi, Gorontalo Kaji Penerapan New Normal agar Masyarakat Tak Bingung

Regional
Polisi Sita 87 Balon Udara Milik Warga, Salah Satunya Berukuran 35 Meter

Polisi Sita 87 Balon Udara Milik Warga, Salah Satunya Berukuran 35 Meter

Regional
Kendaraan yang Diminta Putar Balik di Tol Jakarta-Cikampek Didominasi Mobil Pribadi

Kendaraan yang Diminta Putar Balik di Tol Jakarta-Cikampek Didominasi Mobil Pribadi

Regional
Usai Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Sempat Tak Mengaku

Usai Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Sempat Tak Mengaku

Regional
Pemprov DIY Susun Aturan Penerapan New Normal

Pemprov DIY Susun Aturan Penerapan New Normal

Regional
Video Viral Warga Desa 'Usir' Pendatang dengan Meriam Bambu, Ini Faktanya

Video Viral Warga Desa "Usir" Pendatang dengan Meriam Bambu, Ini Faktanya

Regional
Bupati Ogan Ilir Tegaskan Tidak Akan Menerima 109 Tenaga Medis yang Sudah Dipecat

Bupati Ogan Ilir Tegaskan Tidak Akan Menerima 109 Tenaga Medis yang Sudah Dipecat

Regional
Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

Regional
Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Regional
Fakta Mobil Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Diduga Mabuk, Satu Balita dan Neneknya Tewas di Lokasi

Fakta Mobil Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Diduga Mabuk, Satu Balita dan Neneknya Tewas di Lokasi

Regional
Disdukcapil Karawang: Pendatang Ajukan Surat Pindah Akan Ditolak Selama PSBB

Disdukcapil Karawang: Pendatang Ajukan Surat Pindah Akan Ditolak Selama PSBB

Regional
Tempat Wisata dan Makam Ditutup Jelang Perayaan Lebaran Topat di Mataram

Tempat Wisata dan Makam Ditutup Jelang Perayaan Lebaran Topat di Mataram

Regional
Klaster Pasar Raya Padang Terus Membesar, Bertambah 32 Kasus Covid-19 Baru, Total 148 Positif

Klaster Pasar Raya Padang Terus Membesar, Bertambah 32 Kasus Covid-19 Baru, Total 148 Positif

Regional
Hendak Bersandar, Kapal Nelayan Bali Diusir dari Kepulauan Aru

Hendak Bersandar, Kapal Nelayan Bali Diusir dari Kepulauan Aru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X