"Kami Sudah Serahkan Ijazah S3 JR Saragih, Kenapa Debatkan STTB SMA?"

Kompas.com - 20/02/2018, 23:41 WIB
JR Saragih dinyatakan tak memenuhi syarat untuk maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara, Senin (12/2/2018) KOMPAS.com / Mei LeandhaJR Saragih dinyatakan tak memenuhi syarat untuk maju menjadi calon gubernur Sumatera Utara, Senin (12/2/2018)

MEDAN, KOMPAS.com - Kisruh legalisasi fotokopi ijazah Jopinus Ramli (JR) Saragih yang membuatnya gagal maju dalam bursa calon gubernur Sumatera Utara sampai ke ranah gugatan.

Sidang perdananya digelar di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumut.

Tim kuasa hukum JR Saragih-Ance Selian, Ikhwaluddin Simatupang dalam permohonannya menyatakan, ada perbedaan pokok permohonan antara pemohon dan termohon yakni soal legalisasi fotokopi ijazah JR Saragih.

Apalagi menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (1) poin a1 bahwa syarat pencalonan dalam pilkada adalah ijazah terakhir.

(Baca juga : Demokrat Investigasi Gagalnya Pencalonan JR Saragih )

"Kami sudah serahkan ijazah S3 JR Saragih, kenapa mendebatkan lagi masalah STTB SMA? Kalau mengacu pada surat sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, satu versi menyatakan tidak ada legalisasi, sisi lain ijazah itu benar dan ada nomornya," ujar Ikhwaludin, Selasa (20/2/2018).

Merujuk pada perbedaan surat yang dikeluarkan, secara subtansi yuridis melegalisasi. Perbedaannya hanya pada stempel dan tanda tangan.

"Pertanyaannya, siapa yang berwenang melegalisir sekolah yang sudah tutup? Itu kepala dinas, tidak ada hubungannya dengan sekretaris dinas," ucapnya.

Ikhwaludin menjelaskan, legalisir yang pakai JR Saragih saat mendaftar menjadi calon gubernur adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir pada 2017. Sementara sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak pernah melegalisir ijazah JR Saragih pada 2018.

"Kita tidak tahu bagaimana pengarsipan mereka. Kita melampirkan legalisir 2017, keterangan sekretaris dinas tidak pernah melegalisir di 2018. Ya, kita memang tidak pernah melegalisasi di 2018. Seharusnya tidak menjadi pertimbangan KPU surat sekretaris dinas itu," ungkap dia.

Menurut Ikhwaluddin, dinilai dari rangkaian proses penetapan kontestan Pilkada Sumatera Utara 2018 sangat tidak adil.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X