Kebakaran Hutan Kembali Terjadi, Pemprov Riau Tetapkan Status Siaga Darurat

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sejak awal Januari 2018, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau. Mengantisipasi terjadinya kabut asap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2018.

Penetapan status tersebut setelah diadakan rapat koordinasi (rakor) oleh Pemprov Riau bersama TNI, Polda Riau, BPBD Riau, dan Manggala Agni, Senin (19/2/2018) di Kantor Gubernur Riau.

Sejak awal Januari 2018, luas lahan yang terbakar di Riau mencapai 549 hektar, yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Riau. Sedangkan jumlah titik panas (hotspot) yang terpantau oleh BMKG sejak awal tahun ini berjumlah 59 titik.

Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, yang menunjuk Plt Danrem 031/Wira Bima Kolonel Czi I Nyoman Parwata sebagai Incident Commander.

Baca juga: Kobaran Api hingga 10 Hektar, Kebakaran Hutan di Gunung Talang Mulai Reda

Dalam hal ini, Plt Danrem 031/WB I Nyoman Parwata mengatakan, hampir dua tahun berturut wilayah Riau bebas dari kabut asap.

"Itu artinya, kita sudah bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ke depannya kita harus bersama menjaga Riau ini dari kebakaran tersebut," ujar I Nyoman.

Dia mengaku, karhutla memang ditemukan di sejumlah daerah di Riau. Namun, hal itu dapat diatasi oleh tim satgas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Pemprov Riau pun sepakat mengambil langkah untuk menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana karhutla tersebut.

"Saat ini sudah ada 3 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat penanggulangan bencana karhutla, yaitu Palalawan, Bengkalis, dan Inhil," kata I Nyoman.

Baca juga: Presiden: Aturan Masih Sama, Ada Kebakaran Hutan Saya Copot!

Sementara itu, lanjut dia, pencegahan karhutla di Riau harus dilakukan sedini mungkin. Kemudian, pembuatan dan pemeliharaan embung dan sekat kanal juga harus ditinjau kembali.

"Embun dan kanal yang lama kita pelihara. Apabila diperlukan ditambah, maka kita tambah agar tidak sulit mendapatkan sumber air apabila terjadi kebakaran lahan," terang I Nyoman.

Sebab, pemadaman selain water bombing menggunakan heli, embung, dan kanal juga cukup efektif untuk melakukan pemadaman api.

Oleh karena itu, I Nyoman meminta kepada seluruh masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi dan mencegah karhutla tersebut.

"Pemerintah tentunya tidak dapat berjalan sendiri tanpa didukung oleh masyarakat dan perusahaan, yang memiliki alat dan prasarana yang dapat membantu mengatasi terjadinya bencana karhutla," terang I Nyoman.