Kompas.com - 14/02/2018, 14:45 WIB

BOYOLALI, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan menunjuk Plt Bupati Subang demi berjalannya roda pemerintah. Kebijakan itu akan diambil jika Bupati Subang, Imas Aryumningsih ditetapkan sebagai tersangka. 

Bupati Subang Imas Aryumningsih ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya baru mendapat informasi dan langsung staf kami mengecek ke KPK. Kami menunggu pengumuman resmi KPK yang berkaitan OTT maupun dengan status. Baru secara resmi kami akan mengambil langkah untuk menunjuk Plt-nya. Seandainya dia (Imas Aryumningsih) ditahan," ujar Tjahjo Kumolo di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2018).

Namun jika Bupati Subang tidak ditahan, pihaknya menghargai proses hukum tetap. Artinya, Bupati Subang masih bisa memimpin roda pemerintahan di Subang.

"Seperti Gubernur Jambi Zumi Zola, dia kan tersangka. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah menunggu proses pengadilan," kata dia.

(Baca juga : Kekayaan Bupati Subang Imas Aryumningsih Mencapai Rp 50 Miliar )

Sebagai Mendagri, ia mengaku sedih dan prihatin atas banyaknya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah sebagai tersangka.

Padahal selama ini dirinya selalu mengingatkan para kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi. Sehingga tidak terjebak perilaku korup dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Saya sebagai Mendagri, teman kepala daerah, iya kami sedih dan prihatin. Kenapa masih terus dan tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media hampir setiap detik menyuarakan, online, TV, lha kok iya enggak hati-hati," ungkapnya.

Tjahjo menyebutkan area rawan korupsi meliputi jual beli jabatan, belanja barang dan jasa, penyusunan anggaran, bansos, serta hibah.

"Undang-undang sudah ada. KPK ketatnya kayak begitu. Kalau orang mengatakan apes iya enggak apes. Sebagai pejabat daerah masak enggak tahu area rawan korupsi," tuturnya.

"Ada calon gubernur yang juga masih mencari uang di era-era yang mau pendaftaran sekarang sudah tahap konsolidasi partai, persiapan Pilkada Serentak masih ada kepala daerah yang tertangkap," tambahnya.

(Baca juga : OTT di Subang, KPK Tangkap 8 Orang Termasuk Bupati Imas Aryumningsih )

Berita sebelumnya, KPK menyatakan, dalam OTT di Subang, diamankan 8 orang, di antaranya Bupati Imas. Dalam OTT kali ini, KPK disebut menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga bukti transaksi suap terkait pemberian izin oleh kepala daerah. 

Kompas TV Pasca-penangkapan Bupati Subang kegiatan di Kantor Bupati Subang masih normal.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.