Penunjukan Plt Bupati Subang Tunggu Status Imas Aryumningsih

Kompas.com - 14/02/2018, 14:45 WIB
Imas Aryumningsih seusai dilantik sebagai Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/6). TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWANImas Aryumningsih seusai dilantik sebagai Bupati Subang sisa masa jabatan 2013-2018 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/6).

BOYOLALI, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan menunjuk Plt Bupati Subang demi berjalannya roda pemerintah. Kebijakan itu akan diambil jika Bupati Subang, Imas Aryumningsih ditetapkan sebagai tersangka. 

Bupati Subang Imas Aryumningsih ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya baru mendapat informasi dan langsung staf kami mengecek ke KPK. Kami menunggu pengumuman resmi KPK yang berkaitan OTT maupun dengan status. Baru secara resmi kami akan mengambil langkah untuk menunjuk Plt-nya. Seandainya dia (Imas Aryumningsih) ditahan," ujar Tjahjo Kumolo di Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2018).

Namun jika Bupati Subang tidak ditahan, pihaknya menghargai proses hukum tetap. Artinya, Bupati Subang masih bisa memimpin roda pemerintahan di Subang.

"Seperti Gubernur Jambi Zumi Zola, dia kan tersangka. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah menunggu proses pengadilan," kata dia.

(Baca juga : Kekayaan Bupati Subang Imas Aryumningsih Mencapai Rp 50 Miliar )

Sebagai Mendagri, ia mengaku sedih dan prihatin atas banyaknya kasus korupsi yang menyeret kepala daerah sebagai tersangka.

Padahal selama ini dirinya selalu mengingatkan para kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi. Sehingga tidak terjebak perilaku korup dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Saya sebagai Mendagri, teman kepala daerah, iya kami sedih dan prihatin. Kenapa masih terus dan tidak belajar dari yang sudah kita saksikan. Kan media hampir setiap detik menyuarakan, online, TV, lha kok iya enggak hati-hati," ungkapnya.

Tjahjo menyebutkan area rawan korupsi meliputi jual beli jabatan, belanja barang dan jasa, penyusunan anggaran, bansos, serta hibah.

"Undang-undang sudah ada. KPK ketatnya kayak begitu. Kalau orang mengatakan apes iya enggak apes. Sebagai pejabat daerah masak enggak tahu area rawan korupsi," tuturnya.

"Ada calon gubernur yang juga masih mencari uang di era-era yang mau pendaftaran sekarang sudah tahap konsolidasi partai, persiapan Pilkada Serentak masih ada kepala daerah yang tertangkap," tambahnya.

(Baca juga : OTT di Subang, KPK Tangkap 8 Orang Termasuk Bupati Imas Aryumningsih )

Berita sebelumnya, KPK menyatakan, dalam OTT di Subang, diamankan 8 orang, di antaranya Bupati Imas. Dalam OTT kali ini, KPK disebut menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga bukti transaksi suap terkait pemberian izin oleh kepala daerah. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

RSU dr Slamet Garut Minta Tempat Tinggal Sementara untuk Tenaga Medis

Regional
Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Hadapi Corona, Ganjar Minta Desa Hidupkan Lagi Tradisi Jimpitan untuk Lumbung Pangan

Regional
9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

9 Kasus Positif Covid-19 di Jayapura, Pemda Pertimbangkan Karantina Wilayah

Regional
Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Meski Ditolak Warga, Pasien Positif Covid-19 Tetap Dimakamkan di Lahan Pemprov Sulsel di Gowa

Regional
Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Gedung Bekas Rumah Sakit di Kota Kediri Kembali Difungsikan Rawat ODP

Regional
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sebut Anggaran untuk Corona Sekitar Rp 200 Miliar

Regional
Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Masker Langka dan Mahal, Alumni BLK di Pekalongan Jahit 1000 Lembar

Regional
Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Mayoritas Pasien Corona di RSHS Berusia 50 Tahun dan Punya Riwayat Penyakit

Regional
Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Pemkot Pontianak Kucurkan Dana Rp 37 Miliar untuk Tangani Virus Corona

Regional
5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

5 Hal Penting Soal Dua Pocong yang Viral hingga Korea Selatan, Foto Tahun 2019 dan Hanya Iseng

Regional
Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Cegah Corona di Lapas Tegal, 57 Narapidana Dibebaskan

Regional
KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

KNPI Jabar Siapkan Pilot untuk Drone Penyemprot Disinfektan

Regional
ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

ODP Covid-19 yang Meninggal Saat Hendak Melahirkan Diduga Keracunan, Bukan Positif Corona

Regional
Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Sempat Ingin Lari, Pasien Sembuh Covid-19: Saya Harus Menyelamatkan Diri, Keluarga, Masyarakat

Regional
Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Pemda DIY Siapkan Dua lokasi untuk Karantina Pasien Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X