Protes Impor Garam, Petani dan Mahasiswa Beralasan Stoknya Melimpah

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Impor garam yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan sebanyak 2,37 juta ton dalam waktu dekat mendapat penolakan dari petani garam Pamekasan dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan. Ratusan mahasiswa dan petani berunjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan, Jumat (9/2/2018).

Dalam aksinya, massa membawa garam yang diangkut menggunakan gerobak. Garam tersebut ditabur di sepanjang jalan menuju kantor DPRD Pamekasan. Ada pula garam yang dibagi-bagi ke warga.

"Biar pemerintah tahu kalau garam di Pamekasan melimpah sehingga kami tabur-tabur dan sebagian kami bagikan ke masyarakat," kata Sulaiman, salah satu petani yang ikut aksi unjuk rasa.

Tiba di kantor DPRD Pamekasan, Ketua PMII Cabang Pamekasan Fadil menyampaikan orasi. Isi orasinya antara lain menolak impor garam yang akan dilakukan pemerintah pusat. Alasan penolakan itu karena garam rakyat masih melimpah. Seharusnya garam rakyat dibeli habis sebelum mengimpor.

"Garam rakyat banyak yang layu karena terlalu lama disimpan. Mau dijual harganya murah. Tolak impor garam karena laut di Madura masih asin," ujar Fadil.

Baca juga: Kemenperin: Impor Garam Industri Jaga Kegiatan Produksi dan Investasi

Fadil menjelaskan, seharusnya Presiden Jolowi sudah bisa mewujudkan salah satu Nawacita-nya berupa kemandirian pangan. Garam merupakan salah satu pangan yang belum mandiri karena tergantung pada impor. Padahal, laut Indonesia paling luas kedua di dunia setelah Kanada.

"Seharusnya intensifikasi garam lokal terus dilakukan pemerintah. Kami menunggu langkah strategis Jokowi dalam Nawacita-nya," imbuh Fadil.

Mahasiswa Universitas Madura Pamekasan ini mengungkapkan, yang tak kalah pentingnya adalah tindakan tegas pemerintah terhadap perusahaan garam di Indonesia yang tercatat sebagai pengimpor garam. Termasuk di Pamekasan, ada perusahaan yang juga menjadi importir, padahal di Madura tak butuh garam impor.

"Kami minta izin impor perusahaan garam di Pamekasan dicabut karena terindikasi nakal dengan membeli garam impor," ucap Fadil.

Baca juga: Apindo: Data Impor Garam dari Industri Lebih Bisa Dipegang

Sementara itu, Harun Suyitno, anggota Komisi II DPRD Pamekasan, merespons baik aksi menolak impor garam yang dilakukan PMII bersama petani. DPRD juga ikut menolak impor garam.

Surat penolakan dari DPRD Pamekasan sudah dikirim ke Gubernur Jawa Timur. Garam yang sudah diangkut menggunakan kapal hendaknya jangan diturunkan dulu.

"Ke Kementerian Perdagangan serta Kementerian Kelautan Perikanan dan Kelautan, juga akan kami audiensi soal aspirasi petani dan mahasiswa," ujar Harun.

Aksi ini sempat diwarnai kericuhan. Penyebabnya yaitu garam yang ditabur mahasiswa mengenai wajah polisi yang berjaga. Salah satu mahasiswa yang diduga sebagai pelaku pelemparan garam dikejar polisi.

Massa sempat kocar-kacir setelah baku pukul dengan polisi. Namun, situasi kembali normal setelah mahasiswa dan polisi berhasil menahan emosi untuk mengakhiri kericuhan.

Baca juga: Menteri Susi: Ada Masalah Teknis pada Rencana Pemerintah Impor Garam