Tak Mampu Bayar Kepsek Berstatus PNS, Sekolah di Pelosok Terancam Tutup

Kompas.com - 09/02/2018, 19:12 WIB
Lantaran terganjal Peraturan Menteri Agama (PMA) No 58 Tahun 2017 tentang pengangkatan kepala madrasah berstatus PNS minimal golongan III C, sekolah-sekolah pelosok di Polman terancam ditutup karena tak mampu memenuhi regulasi pemerintah. KOMPAS.com/JunaediLantaran terganjal Peraturan Menteri Agama (PMA) No 58 Tahun 2017 tentang pengangkatan kepala madrasah berstatus PNS minimal golongan III C, sekolah-sekolah pelosok di Polman terancam ditutup karena tak mampu memenuhi regulasi pemerintah.


POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com – Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Madrasah, yang menggantikan PMA No 29 Tahun 2014, membuat sekolah-sekolah di pelosok yang mayoritas dikelola masyarakat secara swadaya terancam ditutup karena tak mampu memenuhi standar regulasi pemerintah.

Sejumlah pengelola sekolah swasta di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat, misalnya. Mereka merasa waswas dan mengeluh karena kesulitan memenuhi PMA yang mewajibkan setiap sekolah swasta harus mengangkat kepala sekolah berstatus PNS minimal golongan III C.

Sebagai contoh yaitu pengelola Yayasan Nur Ma’arif yang membina sekitar 200 siswa madrasah tsanawiyah dan aliyah, sekolah setingkat SMP dan SMA, di Dusun Sepang, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Madrasah ini terancam ditutup setelah hampir 20 tahun berkontribusi ikut mencerdaskan anak-anak dan menekan angka anak putus sekolah di pedalaman Polewali Mandar.

Para guru dan siswa merasa khawatir karena tak mampu memenuhi standar PMA yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga: Tak Ada Bangku Sekolah, Siswa SD di Perbatasan Nunukan Belajar di Lantai

Ketua Yayasan Nur Ma'Rif Luyo, Hamka Hammanur, menyebutkan, jika regulasi menteri agama ini diberlakukan mulai tanggal 10 Februari 2018, madrasah itu terancam gulung tikar alias ditutup paksa jika tidak diberi kelonggaran bagi sekolah-sekolah swasta di pedalaman.

Padahal, madrasah itu dirintis dari semangat keprihatinan terhadap banyaknya anak-anak desa yang putus sekolah karena alasan biaya mahal dan akses pendidikan ke kota yang jauh. 

Menurut Hamka, lebih dari 20 guru yang selama ini mengabdi bertahun-tahun berstatus guru honorer. Untuk mengangkat kepala sekolah berstatus PNS di Kota Polewali Mandar bukanlah perkara mudah.

Sebab, tidak semua PNS yang berada di sana betah tinggal dan menjalankan fungsi-fungsinya sebagai kepala sekolah, yaitu fungsi kontrol, manajerial, dan pengawasan di pedalaman yang fasilitasnya serba terbatas.

“Ini tidak mudah bagi sekolah pedalaman mendatangkan guru PNS bergolongan III C dari kota. Kalaupun ada yang mau, biayanya mahal dan rasanya kurang efektif orang kota ke pelosok desa jadi kepala sekolah karena sulit menjalankan fungsinya sebagai kepala sekolah,” jelas Hamka Hammanur.

Baca juga: Siswa SD Ini Bertaruh Nyawa Seberangi Sungai dengan Ban demi Sekolah

Lantaran terganjal Peraturan Menteri Agama (PMA) No 58 Tahun 2017 tentang pengangkatan kepala madrasah berstatus PNS minimal golongan III C, sekolah-sekolah pelosok di Polman terancam ditutup karena tak mampu memenuhi regulasi pemerintah.KOMPAS.com/Junaedi Lantaran terganjal Peraturan Menteri Agama (PMA) No 58 Tahun 2017 tentang pengangkatan kepala madrasah berstatus PNS minimal golongan III C, sekolah-sekolah pelosok di Polman terancam ditutup karena tak mampu memenuhi regulasi pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X