Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Raker PDI-P, Panwaslu Panggil Sekda dan Ketua MUI Kota Madiun

Kompas.com - 07/02/2018, 06:19 WIB
Muhlis Al Alawi

Penulis

MADIUN, KOMPAS.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Madiun memanggil Sekretaris Kota Madiun, Maidi dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun, Sutoyo.

Mereka dipanggil menyusul kehadiran keduanya pada Rakercabsus PDI-P di Hotel Merdeka Kota Madiun, Senin (5/2/2018).

Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko membenarkan pemanggilan keduanya, setelah mendapat laporan dari masyarakat dan Panwascam terkait mereka. 

"Itu sudah masuk pelanggaran, sudah jelas. Sesuai PP No 42 Tahun 2004. Salah satunya, ASN dilarang mendatangi kegiatan partai, dilarang menjadi pembicara partai, tidak boleh foto dengan calon. Kok ini malah mengajak untuk mendukung," kata Kokok saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/2/2018).

Menurut Kokok, Maidi dan Sutoyo masih berstatus ASN aktif. Maidi menjabat sebagai Sekda Kota Madiun dan Sutoyo menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo.

(Baca juga : Hadiri Acara di Sekolah, Panwaslu Tegur Bapaslon Wali Kota Madiun )

Berdasarkan laporan timnya, Maidi dan Sutoyo kedapatan mengikuti acara internal PDI-P yaitu Rakercabsus DPC PDI-P Kota Madiun di Hotel Merdeka Madiun, Senin (5/2/2018) pagi.

Kokok menjelaskan, sesuai aturan, seorang ASN memiliki rambu-rambu atau aturan agar menjaga kode etik dan netralitas dalam pilkada.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Surat edaran dari Kemenpan RB Undang-undang ASN, serta Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan Maidi dan Sutoyo, Panwaslu akan memanggil keduanya untuk klarifikasi dan diberikan teguran. Untuk pemberian sanksi, hanya bisa dilakukan Majelis Kode Etik (MKE), dalam hal ini ketuanya, Maidi.

"Untuk pihak yang berwenang memberikan sanksi atau punishment ya majelis kode etik," kata Kokok.

(Baca juga : Diduga Lakukan Verifikasi Akal-akalan, KPU Mamasa Disidang Panwaslu)

Terkait keberadaan MKE, ia menyayangkan, lantaran ketua MKE Kota Madiun merupakan Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi. Padahal, Maidi merupakan calon atau kontestan pada Pilkada 2018 Kota Madiun.

"Saya sebagai ketua Panwaslu menyayangkan ketua MKE berasal dari salah satu paslon. Hal ini berpotensi tidak netral. Bisa jadi ketika ada ASN yang mendukung dia, tidak ditindak. Sebaliknya jika ada ASN yang tidak mendukung dan kebetulan bermasalah akan ditindak," kata Kokok.

Tidak diperbolehkannya Sekda menjadi Ketua MKE, sambung Kokok, diatur dalam Surat edaran dari Kemenpan RB, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Surat edaran itu salah satunya menyebutkan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah sekretaris daerah Kabupaten/Kota, pembentukan MKE dan tim pemeriksa dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Untuk itu seharusnya kalau yang menjadi ketuanya harus orang provinsi, entah Bakorwil Provinsi atau asisten pemerintah provinsi, atau inspektorat provinsi yang ditunjuk gubernur," jelas Kokok.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun, Sutoyo yang dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan, kedatangannya ke acara Rakercabsus DPC PDI-P Kota Madiun untuk menghadiri undangan.

"Saya diundang suruh doa, bukan mendatangi kampanye. Kalau saya tidak mendatangi dosa saya. Nggak apa-apa saya jelaskan nanti saya dipanggil," kata Sutoyo.

Bagi Sutoyo, dirinya sudah berkali-kali mendatangi undangan partai politik untuk membaca doa. Namun kali ini dirinya diambil videoanya saat mendatangi acara di rakercabsus PDI-P.

Sutoyo membantah meneriakkan yel-yel memenangkan paslon wali kota dan wakil wali kota Madiun. Apalagi saat itu acara dihadiri masa dari PDI-P saja.

Ia menghadiri undangan rakercabsus PDI-P lantaran belum memasuki masa kampanye. "Nanti kalau waktu kampanye maka PNS tidak boleh datang," jelas Sutoyo. 

Kompas TV Panwaslu kota Cirebon kembali melanjutkan pemeriksaan dugaan adanya permintaan uang mahar politik oleh PKS kepada Siswandi-Euis Fetty Fatayati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com