Ganjar Perjuangkan Desa Miliki 5 Persen Saham Proyek Tol Bawen-Yogyakarta

UNGARAN, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan bahwa proyek jalan tol Bawen-Yogyakarta akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Ganjar mengatakan, Pemprov Jawa Tengah telah mengupayakan agar masyarakat terdampak jalan tol Bawen-Yogyakarta bisa memiliki saham minimal 5 persen dalam proyek tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Maka waktu (paparan) tol kemarin disampaikan oleh konsultannya, saya ngomong, ee..tolong sampaikan pada bos-bosnya di Jakarta. Itu ada lahan subur di lewati, ada desa-desa di lewati. Bisa ndak desa itu memiliki saham?," kata Ganjar saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Semarang di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jl Ahmad Yani, Ungaran, Minggu (28/1/2018) siang.

"Agar desa tidak jadi penonton, jadi pemilik ownership system dalam setiap investasi, Bumdes bisa terlibat," ucapnya melanjutkan.

Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, berkomitmen menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat desa di seluruh Jawa Tengah.

(Baca juga: Penetapan Trase Tol Bawen-Yogyakarta Terkendala Perbukitan)

Jika upaya meminta saham bagi masyarakat terdampak proyek jalan tol tersebut dapat terealisasi, pihaknya yakin masyarakat akan semakin sejahtera.

"Maka desa nanti akan berkembang cepet banget. tidak hanya marah-marah, pak kota saya mati pak, desa saya mati pak, tanah saya diambil pak dan dia hanya hilang sedih, hilang sedih. Padahal dia bisa mendapatkan nilai tambah dari itu," jelasnya.

Menurut Ganjar, ada dua pola yang bisa digunakan agar masyarakat atau desa bisa memiliki saham proyek jalan tol.

Pertama desa melalui BUMDES bisa sharing modal. Kedua, dengan mencicil dari keuntungan yang didapatkan untuk membayar pinjaman modal sebelumnya.

"Saya harapannya, minimum 5 persen dan itu bisa dimiliki oleh Bumdes-Bumdes di sekitarnya, dan ini nanti setiap tahun mereka akan bisa menhembangkan modalnya," ucapnya.

Untuk merealisasikan saham 5 persen bagi desa terdampak pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta itu, kata Ganjar, yang diperlukan hanyalah komitmen dan itikad baik dari investor. Tidak perlu payung hukum.

"Kalau itu perdata, nggak perlu nunggu payung hukum. Kangelan (kesulitan), suwe (kelamaan). Komitmen saja. (kalau) setuju, go. ora setuju, niatmu yo jelek, begitu," tandasnya.

(Baca juga: Tol Bawen-Yogyakarta Bakal Dilengkapi dengan Terowongan)

Kepemilikan saham 5 persen dalam proyek nasional tersebut, imbuhnya, sudah diterapkan dalam kasus pembangunan pabrik semen di Rembang yang sempat menuai kontroversi tersebut.

Ganjar tidak ingin masyarakat terdampak pabrik semen, hanya sekadar mendapatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) atau hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja saja.

Pihaknya ingin masyarakat sejahtera dengan model share holder dengan kepememilikan saham minimal 5 persen di dalamnya.

"Jadi kasus rembang yang dulu gegeran saben dino itu saya minta, saya ndak mau kalau rakyat digitukan. Maka saya ujicobakan disana, maka saya minta saham minimum 5 persen dan itu masuk ke bumdes dan ini sudah akan di realisasikan," tuntasnya.

Seperti diketahui, pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta satu dari 37 proyek prioritas yang sedang dikerjakan pemerintah. Tol Bawen-Yogyakarta akan melintasi tiga kabupaten di Jawa Tengah, masing-masing Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang, dan Temanggung. Sedangkan wilayah Yogyakarta yang terlewati adalah Kabupaten Sleman.

Panjang jalan tol ini akan mencapai 77 kilometer.