Kompas.com - 25/01/2018, 22:09 WIB
Plt Ombudsman RI perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu, saat ditemui di Blora, Jateng, Kamis (25/1/2018). KOMPAS.com/Puthut Dwi PutrantoPlt Ombudsman RI perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu, saat ditemui di Blora, Jateng, Kamis (25/1/2018).


BLORA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia turun tangan menyikapi dugaan praktik pungutan liar di sejumlah SMP negeri di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. 

Dari kasus yang mencuat, para wali murid dibebani iuran untuk pengadaan komputer sebagai sarana penunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Jumlah sumbangan di masing-masing sekolah bervariasi, mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per kepala.

"Kami mendapat instruksi dari Ombudsman RI atau pusat untuk membentuk tim dan melakukan investigasi terkait adanya dugaan maladministrasi yang terjadi di sejumlah SMPN di wilayah Blora," terang Plt Ombudsman RI perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu, saat ditemui di Blora, Kamis (25/1/2018).

Sabarudin mengatakan, sebagai langkah awal keseriusan, pihaknya menggelar inspeksi mendadak ke SMPN 5 Blora. Langkah ini untuk menindaklanjuti informasi dugaan praktik pungli yang memukul rata setiap wali murid harus membayar sumbangan untuk pengadaan komputer sebesar Rp 300.000.

"Hari ini kami menggelar inspeksi mendadak di SMPN 5 Blora. Informasinya, penarikan sumbangan untuk pengadaan komputer itu terjadi di hampir semua SMPN di Blora," kata Sabarudin.

Baca juga: Pegawai Kelurahan Paling Banyak Lakukan Pungutan Liar di Magelang

Menurut Sabarudin, dalam kesempatan itu, pihaknya telah mengonfirmasi serta memeriksa pihak sekolah maupun Komite Sekolah. "Dari keterangan mereka, memang ada penggalangan dana untuk membeli komputer yang nantinya digunakan untuk melaksanakan UNBK. Sebelumnya UNBK digelar dengan menginduk di sekolah lain," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepada pihak SMPN 5 Blora dan Komite Sekolah, Ombudsman RI kemudian menjelaskan tentang adanya Surat Edaran dari Mendikbud tahun 2016. 

Isi surat itu menegaskan bahwa biaya UNBK tidak boleh dibebankan kepada orangtua atau wali murid. Oleh karenanya, pihak sekolah tidak boleh memaksakan diri mengikuti UNBK dengan membebankan biayanya kepada pihak orangtua atau wali murid. 

"Atas penjelasan kami, pihak sekolah tadi sudah meminta maaf. Mereka berjanji tidak akan meminta sumbangan dan akan mengembalikan uang para orangtua murid atau wali murid paling lambat hari Selasa pekan depan," ungkap Sabarudin.

"Apa itu pungutan dan sumbangan sudah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Ciri-ciri pungutan itu menentukan nominal, diseragamkan, dan kapan harus dibayar. Sedangkan sumbangan itu sifatnya sukarela, tidak memaksa, dan tidak ada perasaan tertekan ataupun keharusan untuk membayar," sambungnya.

Sabarudin menambahkan, pengembalian uang sumbangan pengadaan komputer dari SMPN 5 Blora tentunya juga berlaku bagi semua SMPN yang sudah telanjur menggalang dana kepada orangtua murid atau wali murid di wilayah Kabupaten Blora.

"Kami akan awasi dan pantau sampai Selasa pekan depan. Setelah nanti uang dikembalikan, kami akan monitoring ke sekolah lain supaya ke depan bisa berjalan pada koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Kompas TV Ada tujuh wilayah yang direkam oleh Ombudsman, salah satunya di Pasar Tanah Abang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Regional
Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Regional
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Regional
Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.