Diminta Angkat Kaki, Penyewa Kios di Benteng Willem II Ungaran Resah

Kompas.com - 25/01/2018, 21:24 WIB
Kompas TV Penertiban pedagang kaki lima selalu menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penataan pedagang kaki lima di sejumlah titik belum optimal.
|
EditorErwin Hutapea

Setelah itu, di sayap selatan luar Benteng Willem II Dinas PU Kabupaten Semarang dibangun sejumlah kios untuk mendukung keberadaan museum Benteng Willem II nantinya.

Saat ini kios tersebut diisi unit usaha penjahit, tambal ban, agen travel, penjualan alat tulis kantor skala kecil, warung kelontong, dan warung kopi.

Namun, pada 2011, status tanah berubah kepemilikan menjadi milik Polres Semarang, tetapi bangunan masih tetap milik Pemkab Semarang. Sejak 2011, nasib para penyewa kios mulai tidak jelas. Sistem sewa seperti apa juga tidak pernah disosialisasikan oleh pihak Polres Semarang maupun Pemkab Semarang.

"Saya mohon untuk kebijaksanaannya, direlokasi atau gimana," ujar Mulyanto.

Pihaknya juga berharap Pemkab Semarang tidak tinggal diam dalam permasalahan ini. Sebab, yang ia ketahui, bangunan kios yang ada di sisi selatan Benteng Willem II tersebut masih milik Pemkab Semarang meski status tanahnya sudah disertifikatkan milik Polri.

Informasi yang ia peroleh, lokasi bangunan kios tersebut rencananya akan dibangun barak Dalmas.

"Jangan main usir. Harus ada kejelasan, kami mau direlokasi ke mana," tuturnya.

Baca juga: Penghuni 31 Unit Rusun Harus Angkat Kaki Per 23 Agustus

Secara terpisah, Wakapolres Semarang Kompol Cahyo Widyatmoko saat dikonfirmasi membantah ada permintaan retribusi sebesar Rp 100.000 per hari kepada penyewa kios Benteng Willem II.

Ia menjelaskan, semua gedung dan lahan yang dimiliki oleh Polri apabila dikomersialkan harus sesuai aturan, yaitu pengguna harus membayar pajak kepada negara.

"Kemarin kami tanyakan kepada mereka (penyewa), apakah mau melanjutkan kontrak seperti aturan negara atau tidak? Kalau tidak, ya harus cari tempat lain," kata Cahyo.

Cahyo khawatir apabila aturan tersebut tidak dipenuhi akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena fasilitas Polri yang digunakan untuk dagang harus ada pajak. Maka dari itu, mereka bisa melakukan sewa atau mereka pindah ke tempat lain. Pengosongan sesuai ketentuan," ujarnya.

Cahyo mencontohkan koperasi dan kantin yang ada di Markas Polres Semarang, selama ini mereka dikenai uang sewa yang kemudian uang tersebut masuk ke negara.

"Anggota Polri atau bukan, yang menyewa itu harus membayar ke negara,” ucapnya.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X