Bupati Purwakarta Tolak Penerimaan CPNS Sistem Komputerisasi

Kompas.com - 25/01/2018, 15:04 WIB
Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba di RS Hasan Sadikin untuk jalani pemeriksaan kesehatan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/1/2018). Empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan mengikuti serangkaian pemeriksaan sebagai syarat pencalonan. ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASABakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tiba di RS Hasan Sadikin untuk jalani pemeriksaan kesehatan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/1/2018). Empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan mengikuti serangkaian pemeriksaan sebagai syarat pencalonan.
|
EditorFarid Assifa

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menilai, pegawai tidak tetap (PTT) paling layak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam pembukaan penerimaan pegawai oleh Kementerian PAN RB.

Dedi pun menolak penerimaan CPNS melalui sistem komputerisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Soalnya, pegawai yang diterima selalu tidak sesuai dengan kebutuhan pegawai di masing-masing daerah.

"Kita menolak secara tegas rekrutmen CPNS dengan pola seperti ini. Selama ini tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah," jelas Dedi kepada wartawan di kantornya, Kamis (25/1/2018).

Menurut Dedi, dengan adanya seleksi CPNS secara konvensional seperti ini pun membuat produktivitas dan kualitas pegawai tak maksimal. Seleksi CPNS seperti ini pun membuat orang yang sudah lama bekerja, terutama non-PNS, cenderung tak bisa lulus karena terbentur usia.

"Sekarang ini kecenderungan pegawai menumpuk di staf administrasi. Menumpuknya pegawai di level atas dan menengah di tiap daerah. Jadi kalau daerahnya butuh tukang sapu, yang jadikan PNS tukang sapu. Kalau daerahnya butuh sopir kebersihan, ya kita rekrutmen seorang sopir," kata Dedi.

Baca juga : Menpan RB kepada CPNS Baru: Tidak Ada Lagi Namanya Koneksi

Sekarang ini, produk hasil rekrutmen CPNS pusat lebih mengutamakan hasil ujian daripada kebutuhan riil di setiap daerah.

"Kemudian tata cara seleksi yang terlalu normatif dan tidak sesuai dengan riil apa yang dibutuhkan oleh daerah. Produk testing CPNS atau pegawai baru justru tak sesuai dengan kebutuhan daerah," tambahnya.

Dedi mengatakan, permasalahan sistem kepegawaian di Indonesia selama ini adalah setiap orang berebut posisi pegawai level staf dan bukan tenaga fungsional. Padahal, kata dia, pegawai yang telah menjadi PNS menjadi beban dalam APBD. Sedangkan produktivitas yang telah dihasilkan oleh mereka sampai sekarang masih dipertanyakan.

"Sekarang ini minim produksi. Kalau saya di Purwakarta sudah biasa menerapkan pegawai minim unsur kaya fungsi. Selama ini saya pemimpin di daerah yang berbasis produksi, jadi efisiensi," tambah dia.

Perangkat desa wajib PNS

Selain itu, Dedi menilai, perangkat desa sekarang harus menjadi PNS. Mengingat tugas pegawai di desa sekarang memiliki beban berat dalam mengelola keuangan negara. Apalagi, dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengharuskan jabatan sekretaris desa tidak boleh lagi dipegang PNS. Hal ini perlu dipertimbangkan ulang mengingat desa sekarang memiliki tanggung jawab besar mengelola anggaran pemerintah.

"Sekarang ini di desa sudah mengelola keuangan negara secara langsung, sehingga sudah seharusnya dikelola oleh pegawai negara," ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Akan Segera Umumkan Lowongan CPNS yang Dibuka Tahun 2018

Teknisnya bisa dilakukan secara bertahap. Mulai dari pengangkatan para perangkat desa yang masih honorer menjadi PNS, atau rotasi pegawai dari pemkab dan dinas lainnya ke desa.

"Teknisnya kan bisa dilaksanakan bertahap, tapi sekretaris desanya sudah pegawai negara dan ahli keuangan. Jadi nanti siapapun yang menjabat sebagai kepala desa akan aman dan anggaran diserap secara benar untuk pembangunan masyarakatnya di berbagai bidang," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Kantor Tak Pakai Masker, 5 PNS Kena Sanksi Sosial Menyapu Sampah

Ke Kantor Tak Pakai Masker, 5 PNS Kena Sanksi Sosial Menyapu Sampah

Regional
Dinkes Duga Tiga Persen Warga Kalbar Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Dinkes Duga Tiga Persen Warga Kalbar Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Regional
Diduga Terlibat Pengeroyokan dan Perusakan Acara Midodareni di Solo, 2 Orang Diamankan

Diduga Terlibat Pengeroyokan dan Perusakan Acara Midodareni di Solo, 2 Orang Diamankan

Regional
Pengendara Motor Berusia 65 Tahun Tersesat di Jalan Tol, Begini Kronologinya

Pengendara Motor Berusia 65 Tahun Tersesat di Jalan Tol, Begini Kronologinya

Regional
Ridwan Kamil Resmi Mendaftar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Ridwan Kamil Resmi Mendaftar Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Regional
Wakil Bupati Way Kanan dan 2 Pejabat Pemkab Positif Covid-19, Kantor Ditutup 4 Hari

Wakil Bupati Way Kanan dan 2 Pejabat Pemkab Positif Covid-19, Kantor Ditutup 4 Hari

Regional
Ayah Tega Cabuli Anak Tiri Saat Rumah Sepi, Korban Kini Hamil 8 Bulan

Ayah Tega Cabuli Anak Tiri Saat Rumah Sepi, Korban Kini Hamil 8 Bulan

Regional
Sekolah Tatap Muka di Salatiga Dimulai September

Sekolah Tatap Muka di Salatiga Dimulai September

Regional
'Saya Sangat Mengenal Beliau karena Kami Kawan sejak SMA'

"Saya Sangat Mengenal Beliau karena Kami Kawan sejak SMA"

Regional
Napi Kasus Narkoba Bakal Menghuni Lapas Nusakambangan Seorang Diri

Napi Kasus Narkoba Bakal Menghuni Lapas Nusakambangan Seorang Diri

Regional
18 Orang Karyawan PT Bukit Asam dan Keluarganya Positif Covid-19

18 Orang Karyawan PT Bukit Asam dan Keluarganya Positif Covid-19

Regional
Resmi Dibuka, Lapas Narkotika Purwokerto Siap Tampung 270 Napi

Resmi Dibuka, Lapas Narkotika Purwokerto Siap Tampung 270 Napi

Regional
Heboh, Lahir Seekor Sapi Berkepala Dua dan Bermata Empat

Heboh, Lahir Seekor Sapi Berkepala Dua dan Bermata Empat

Regional
PSI Bakal Sumbangkan 15.000 Suara untuk Paslon Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020

PSI Bakal Sumbangkan 15.000 Suara untuk Paslon Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020

Regional
Fakta Pembunuhan di Puskesmas Bangkalan, Pembesuk Tewas Ditusuk Pisau, Motif Cemburu

Fakta Pembunuhan di Puskesmas Bangkalan, Pembesuk Tewas Ditusuk Pisau, Motif Cemburu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X