Ganjar: Pemerintah Seharusnya Hitung Potensi Panen Sebelum Impor Beras

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan pemerintah untuk menghitung dengan sungguh-sungguh potensi panen dan data panen sebelum memutuskan impor beras.

"Kami tidak menolak atau menerima (kebijakan impor beras). Sebenarnya berapa data beras yang kita miliki, kalau posisi sekarang minus maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, di mana ada panen dan kapan?," kata Ganjar, usai Sporty Day di Temanggung, Minggu (21/1/2018).

Menurut Ganjar, kebijakan impor perlu memperhitungkan apakah hasil panen petani lokal dalam jangka waktu terdekat sudah mencukupi stok pangan nasional atau belum.

Jika belum, maka langkah impor beras bisa dilakukan khusus untuk daerah yang benar-benar kekurangan beras.

"Jika di beberapa daerah stoknya kurang, apalagi panennya belum mencukupi, silakan impor. Tetapi (beras impor) diberikan pada daerah yang membutuhkan itu," ucap Ganjar.

(Baca juga: Ada Perbedaan Keterangan, DPR Akan Undang Kementan Soal Impor Beras)

Ganjar memastikan bahwa sejauh ini Jawa Tengah belum memerlukan beras impor karena stok mencukupi setidaknya empat bulan ke depan. Dia menyebut beberapa daerah yang sudah mulai panen antara lain Kudus, Kendal dan Grobogan.

"Setiap hari saya mendapatkan laporan itu, tinggal dihitung saja kita proyeksi. Kita sudah siap kalau diminta menghitung potensi panen per provinsi," ucap Ganjar.

"Kita relatif cukup dan tidak perlu impor untuk Jateng," tutur politisi PDI-P ini.

(Baca juga: Menko Darmin Sebut Impor Beras ke Indonesia Butuh Waktu)

Menurut dia, jika memang ada beras impor jangan sampai masuk ke daerah yang sedang panen karena akan merugikan petani. Dia pun meminta pengawasan distribusi beras impor supaya tidak dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Tetapi kami tidak berani katakan tolak impor. Kalau beberapa daerah lain tidak mencukupi siapa yang mau tanggung jawab," kata dia.

Ganjar berpendapat, ketersediaan pangan nasional bisa aman jika pemerintah membuat kebijakan diversifikasi pangan. Misalnya, mengganti beras sejahtera (rastra) dengan komoditi pangan lain seperti jagung sejahtera, singkong sejahtera, ubi sejahtera.

"Mungkin stok pangan cukup, tetapi tinggal masyarakatnya biasa tidak makan seperti itu? Kalau di Papua papeda sejahtera, kenapa kita tidak berpikir seperti itu," kata dia.