SURABAYA, KOMPAS.com — Presiden Jokowi melantik Idrus Marham, pengganti Khofifah Indar Parawansa, sebagai menteri sosial. Sementara Khofifah memilih fokus untuk berjuang memenangkan Pilkada Jawa Timur 2018.
Banyak spekulasi politik muncul setelah Jokowi mengganti Ketua Muslimat NU itu. Apakah dia akan didukung Istana di Pilkada Jatim untuk kepentingan Pilpres 2019, atau Khofifah sengaja dicopot oleh Istana mengingat tidak ada payung hukum yang mengatur bahwa menteri harus mundur untuk mengikuti pilkada.
Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Hariyadi, merasa ragu bahwa Khofifah didukung Istana di Pilkada Jatim.
"Jika ia didukung Istana, Istana pasti akan mempertahankan karena tidak ada regulasi yang mewajibkan dia mundur dari menteri," katanya, Jumat (19/1/2018).
Mundurnya Khofifah, kata dia, bisa dispekulasikan sebagai kesadaran etik dari Khofifah. Namun, bisa juga dikatakan bahwa Khofifah dipaksa mundur oleh Istana karena secara hitungan politik, untuk kepentingan upaya pemenangan, akan jauh lebih menguntungkan jika Khofifah tetap dalam posisi menteri sosial.
Baca juga: Lewat Instagram, Khofifah Pamit...
Banyak program mensos yang bisa dipakai sebagai instrumen mengooptasi publik pemilih. Jika benar dan sungguh-sungguh Khofifah didukung dan ditugasi Istana untuk menang, logikanya Istana akan memertahankan posisi Khofifah sebagai mensos.
"Namun, kenyataan Khofifah lepas jabatan patut diduga Istana tak lagi atau memang tak pernah mendukung, apalagi memerintahkan Khofifah untuk maju dan memenangi Pilgub Jatim 2018," ujarnya.
Terpisah, Direktur Surabaya Survey Center (SSC) Mochtar W Utomo menyebut banyak indikasi yang mengarah pada dukungan Istana terhadap Khofifah. Dari komposisi koalisi partai pendukung, kedekatan personal, hingga pemahaman visi.
"Kedekatan personal jelas, sejak Pilpres 2014 Khofifah menjadi pendukung Jokowi dengan segenap basis suaranya, hingga dia mendapat kepercayaan sebagai mensos," ujarnya.
Dalam komposisi koalisi partai pendukung, juga terdapat lengkap partai-partai yang selama ini menjadi pendukung Jokowi, seperti Partai Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP. Mochtar tidak memberi analisis perihal posisi PDI-P di barisan koalisi pendukung musuh politik Khofifah, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
"Di Jabar, PDI-P juga tidak mendukung Ridwan Kamil kan," ujarnya.
Baca juga : Ditanya soal Munculnya Puti, Khofifah Bilang Coblos Kerudung Putih
Sudut pandang lain disampaikan pengamat politik Universitas Trunojoyo Bangkalan, Surokim. Kata dia, di Pilkada Jatim, Jokowi akan bermain "safety" demi kepentingannya di Pilpres 2019.
"Dilema Jokowi hampir mirip seperti dilema yang dialami Gubernur Jatim Soekarwo, yang terjepit dalam kepentingan partai dan hubungan baik dengan Gus Ipul yang mendampinginya selama dua periode," ujarnya.
Kepentingan Jokowi mengganti Khofifah, kata dia, jelas bagian dari upaya agar pemerintah tidak terbebani konflik kepentingan dan menunjukkan bahwa pemerintah tidak berpihak di Pilkada Jatim.
"Jokowi tidak akan tampil secara vulgar untuk menjaga hubungan dengan Megawati dan Khofifah," ucapnya.
Baca juga: Pilkada Jatim, PAN Resmi Dukung Khofifah-Emil
Di Pilkada Jatim, pasangan Gus Ipul-Puti didukung PKB (20 kursi), PDI-P (19 kursi), PKS (6 kursi), dan Gerindra (13 kursi) dengan total kekuatan kursi parlemen 58 kursi.
Pasangan ini akan melawan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistyanto Dardak yang diusung Partai Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), Nasdem (4 kursi), PPP (5 kursi), Hanura (2 kursi), dan PAN (7 kursi), dengan total kekuatan kursi parlemen sebanyak 42 kursi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
