Hanura NTT: Saat Dipimpin Oesman Sapta, Pengurus Hanura Tertekan

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Hanura Nusa Tenggara Timur (NTT) Jimmi Sianto mengaku semua pengurus Partai Hanura di daerah merasa tertekan dengan gaya kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).

Pengakuan itu disampaikan Jimmi bersama semua pengurus DPD dan DPC Hanura saat menggelar jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Sekretariat Hanura NTT, Senin (15/1/2018).

Menurut Jimmi, kebiasaan OSO yang kerap membuat keputusan tanpa melalui musyawarah menjadi alasan semua pengurus di daerah kecewa. OSO pun terkesan otoriter dan arogan dalam mengambil kebijakan.

"Mungkin kami selalu dalam keadaan tertekan, jadi saya hampir tidak pernah merasakan perubahan positif Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO," ujar Jimmi.

Dia menceritakan, pada saat rapat di Banten, semua ketua DPD diminta harus hadir. Kalau tidak ada maka dia perintahkan harus segera dibebastugaskan tanpa alasan apa pun.

"Pernah ada ketua DPD yang beralasan mengantar anaknya yang berobat. Tapi jawaban OSO bahwa memang dia sendiri yang memiliki anak," ungkap Jimmi.

Jimmi pun mengaku, saat dirinya sebagai Ketua Komisi V DPRD NTT sedang memimpin rapat anggaran di DPRD, tiba-tiba ditelepon OSO. Ia pun bergegas keluar ruangan untuk menerima telepon tersebut.

"Saat saya keluar ruangan sempat diprotes oleh anggota DPRD yang lain. Saya pun menjawab bahwa kalau tidak terima telepon berarti bisa mati saya," ucapnya.

"Beliau (OSO) kalau telepon tidak diangkat berarti saya langsung disuruh menghadap. Kami semua ketua DPD ada buat grup WA dan semua katakan bahwa sekarang kita sudah merdeka. Ini kalau dipimpin oleh OSO berarti kita bisa stres," sambungnya.

Baca juga: Pengurus Hanura Ajukan Mosi Tak Percaya, Oesman Sapta Diberhentikan

Gaya kepemimpinan OSO, lanjut Jimmi, sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Wiranto, yang sangat demokratis dan sesuai dengan hati nurani.

"Karena itu, kami sudah lakukan mosi tidak percaya dan kami minta turunkan OSO. Kami sebagai pendiri partai ingin menyelamatkan partai ini. Kami tidak ingin partai ini ke depannya hanya tinggal nama," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Oesman Sapta Odang diberhentikan dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Dia dianggap melakukan pelanggaran terhadap anggaran rumah tangga partai dan prinsip-prinsip nilai perjuangan partai tersebut.

Keputusan itu diambil setelah sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Pemberhentian Oesman dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

"Mosi tak percaya yang ada di dewan pembina dan rangkap di pengurus harian itu 27 DPD Partai Hanura tingkat provinsi, lalu ada 400 sekian tingkat dewan pimpinan cabang kabupaten/kota," kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Suding dalam jumpa pers di Hotel Ambhara, Senin, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Penunjukan Plt dilakukan sampai digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura dengan agenda pemilihan ketua umum.

Oesman melawan

Oesman sebelumnya menyatakan tidak akan tinggal diam dengan aksi sejumlah pengurus partainya yang menunjuk Daryatmo sebagai Plt Ketua Umum Hanura.

"Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil, yang ingin merusak partai pasti akan kami lawan dan tertibkan," ujarnya seusai rapat koordinasi di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Oesman Sapta: Yang Merusak Partai Pasti Akan Kami Lawan dan Tertibkan

Oesman membantah berbagai kabar yang menyebutkan bahwa ia mewajibkan para calon legislatif yang akan maju dari Hanura menyerahkan mahar politik kepadanya.

Oesman menegaskan bahwa partainya akan menindak tegas kader-kader yang dianggap merusak Hanura. Ia memastikan tidak akan menerima lagi kader yang jelas-jelas melakukan kesalahan.

"Kalau mereka insaf, pertanyaan ini menyedihkan. Kami kan begini. Kami kan pakai hati nurani kalau kami mencontohkan, partai nurani salah. Kalau yang salah ditindak, kalau yang bagus kami teruskan," kata dia.