Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Impor Beras - Kompas.com

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Impor Beras

Kompas.com - 15/01/2018, 18:20 WIB
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Oleh Soleh (tengah) saat menghadiri panen raya bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Ciamis, Jawa Barat, dua bulan lalu.Dok Pribadi Oleh Soleh Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Oleh Soleh (tengah) saat menghadiri panen raya bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Ciamis, Jawa Barat, dua bulan lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat Oleh Soleh meminta pemerintah harus berhati-hati dalam memutuskan impor beras.

Hal itu terkait dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang akan mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam pada akhir Januari 2018.

Oleh mengatakan, jangan sampai berita keputusan impor ini membuat resah masyarakat dan petani, sehingga harga gabah anjlok saat panen raya yang akan segera digelar.

Dia menyebutkan, di Jawa Barat saat ini harga gabah di tingkat petani sedang bagus. Gabah kondisi basah dijual antara Rp 6.400 sampai Rp 6.700 per kilogram.

"Petani yang panen lagi menikmati harga tersebut. Karena, harga saat ini yang tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir," kata Oleh melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Senin (15/1/2018).

Namun, kata Oleh, saat ini harga gabah anjlok akibat isu impor beras. Berdasarkan informasi yang didapatnya, harga gabah dengan kondisi bagus saat ini berkisar antara Rp 5.400 hingga 5.800 per kilogram.

Baca juga : Kabar Impor Sebabkan Harga Beras di Karawang Turun

Menurut Oleh, impor beras bisa dilakukan jika produksi beras di dalam negeri memang mengalami kekurangan. Sedangkan saat ini, dia menilai produksi beras masih cukup.

"Selama ini, para petani juga sedang berusaha keras menggiatkan peningkatan produksi padi. Jika impor beras hanya karena masalah harga beras yang naik di pasaran, maka yang harus diperbaiki adalah tata kelola distribusi beras," tandas pria kelahiran Pamijahan, Tasikmalaya, ini.

Apalagi, lanjut Oleh, pada Februari mendatang akan mulai ada panen di sejumlah daerah. Saat panen, harga gabah dan beras akan turun lagi.

Baca juga : Fadli Zon Sebut Ada 4 Kejanggalan dalam Rencana Impor Beras

Oleh menandaskan, Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan impor beras ini. Harus ada sinkronisasi dan sinergi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian dalam hal kebijakan swasembada dan kedaulatan pangan kita.

"Jadi solusinya harus tiada hari tanpa panen. Pembangunan infrastruktur petanian juga harus‎ lebih konsisten, disertai dengan perbaikan sistem informasi harga. Sistem administrasi perdagangan pun harus dibenahi baik di dalam maupun luar negeri," katanya.

Kompas TV Impor beras dikritisi karena dilakukan jelang masa panen.


EditorFarid Assifa
Komentar

Close Ads X