Masalah Pembangunan Sekolah, Wali Kota Parepare Dilaporkan ke Polisi

PAREPARE, KOMPAS.com - Sejumlah anggota masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Ummat (FPU) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melaporkan Wali Kota Parepare Taufan Pawe kepada pihak yang berwajib, Kamis (4/1/2018).

Laporan itu dilakukan karena Taufan dianggap terlibat dalam rencana pembangunan salah satu sekolah di Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan, yang sarat dengan kejanggalan soal perizinan.  

Dengan membawa tiga bundel bukti kejanggalan pembangunan salah satu sekolah, tujuh tokoh masyarakat kota kelahiran mantan Presiden BJ Habibie itu memaparkan sejumlah kejanggalan ke SPKT Polres Parepare.

“Hari ini kami datang melaporkan renana pembangunan sekolah Kristen yang ada di Kecamatan Soreang. Rencana pembangunan sekolah itu kami anggap sarat dengan pelanggaran,“ kata Rahman Mappagiling, anggota FPU Kota Parepare.

Hasil penyelidikan dari tim investigasi, menurut dia, pihaknya juga menemukan bukti tanda tangan warga yang dibodohi. Warga diundang untuk sosialisasi pendirian sekolah itu, tetapi pada kenyataannya warga menandatangani persetujuan pendirian sekolah itu.

Baca juga: Sengketa Lahan, SMP Negeri 9 Parepare Disegel Ahli Waris Tanah

“Laporan dugaan keterlibatan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, serta sejumlah jajarannya yakni camat, lurah, dan RW, karena diduga telah memberikan sejumlah izin yang sarat dengan pelanggaran dan dugaan pembodohan,“ jelas Rudy Najamuddin, yang juga anggota FPU Parepare.

"Taat asas dan taat hukum yang terus didengungkan Wali Kota Parepare itu kami anggap isapan jempol belaka. Jika memang benar rencana pembangunan SKG di Soreang, kami akan kawal hingga tuntas," ujarnya.

FPU menganggap jika Wali Kota Parepare mau menarik simpati untuk pilkada pada Juni mendatang, janganlah menarik simpati kaum minoritas. Pihak FPU juga menganggap Taufan Pawe juga melakukan diskriminasi terhadap sekolah karena telah diundang menghadiri sekolah agama Islam beberapa waktu lalu tetapi tidak hadir, padahal saat diundang peresmian SKG dia hadir.

Saat dikonfirmasi melalui layanan pesan WhatsApp, Taufan Pawe mengatakan tidak melakukan diskriminasi karena saat peresmian sekolah yang dimaksud tidak ada dalam agendanya.

“Soal itu, coba konfirmasi ke Kabag Humas,” kata Taufan.