Jaga Integritas Kepala Desa dari Ancaman Jerat Korupsi Halaman 2 - Kompas.com

Jaga Integritas Kepala Desa dari Ancaman Jerat Korupsi

Kompas.com - 04/01/2018, 10:59 WIB
Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman mengenai dana desa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017)KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menandatangani nota kesepahaman mengenai dana desa di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/10/2017)


         
“Namun Bang, kalau kita melihat sudut pandang yang lain bahwa Kepala Desa juga tengah terintimidasi oleh berbagai pihak karena Dana Desa ini. Tidak jarang, Kepala Desa juga menjadi korban pemerasan dll,” Bardan mencoba menarik diskusi menjadi lebih panjang.
             
“Benar Tulang, di Bojonegoro contohnya, oknum wartawan melakukan pemerasan kepada Kepala Desa yang akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian. Belum lagi sejumlah kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum kejaksaan kepada kepala desa,” Sambung Frans.
 

Gerakan nasional

Jika sudah begini, tentu ini menjadi pekerjaan rumah bersama, tidak perlu dibebankan secara keseluruhan kepada pemerintahan Jokowi. Tentu partai politik juga ikut tanggungjawab. Partai Demokrat, misalnya mengambil peran dan memberikan solusi untuk mengatasi sejumlah permasalahan Dana Desa ini.

Kita dukung upaya pemerintah yang tengah gencar melakukan pengawasan yang ketat terhadap alokasi Dana Desa, seperti yang diucapkan oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Garut beberapa waktu yang lalu sebagai respons dikarenakan telah ditangkapnya 900 Kepala Desa. Maka Partai Demokrat mencoba mengambil Peran dengan menjaga Integritas Kepala Desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa seorang Kepala Desa masih belum siap untuk mengelola dana miliaran.

Oleh karena itu, Partai Demokrat ke depan akan terus berperan untuk menjaga integritas kepala desa agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan amanah. Membentenginya dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang Dana Desa.

Sejumlah pelatihan kepada Kepala Desa telah dilakukan Partai Demokrat guna menjaga integritas mereka, salah satu contohnya pada bulan November lalu di Kota Pekanbaru, Riau dengan Peserta mencapai 72 Kepala Desa.

Perlu diketahui bahwa pelatihan tersebut akan terus berlanjut, bahkan menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau yang merupakan kader Demokrat Noviwaldy Jusman awal Januari 2018 akan ada pelatihan Integritas Kepala Desa di wilayah Bengkalis, Rokan hilir dan juga Dumai.

Tidak hanya pelatihan yang ditujukan kepada kepala desa-kepala desa, Partai Demokrat juga ingin masyarakat lebih aware dan care tentang Dana Desa. Serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas kepala desa nya masing-masing dengan melakukan aksi pembentangan giant banner di saat pelantikan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.

“Di Provinsi Riau, Partai Demokrat meluncurkan 'Gerakan Nasional untuk Melindungi Integritas Kepala Desa dari Jerat dan Perangkap Korupsi' dan tentunya mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah pedesaan untuk ikut gerakan ini,” jelas saya kepada dua pemuda yang haus akan diksusi tersebut.

“Kalau begitu kami harus menyampaikan ini kepada publik agar bersama-sama ikut gerakan ini, demi tersalurkannya Dana Desa sesuai dengan amanat UU Desa” ungkap mereka dengan semangat.

"Menjaga integritas Kepala Desa dari ancaman bahaya jerat korupsi, yang terbuka lebar, memerlukan kampanye dalam skala gerakan nasional. Semua kita harus melakukannya, agar dana desa yang triliunan besarnya tidak sia-sia tetapi bermanfaar bagi kesejahteraan rakyat," kata saya menutup Nonangnonang saya dengan dua anak muda generasi milenial ini.
 
#Salam Nonangnonang
@Horas Indonesia


Page:
EditorAmir Sodikin
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X