Selama 2017, Kasus Trafficking di Jabar Tinggi

BANDUNG, KOMPAS.com – Tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar mengalami penurunan.

Berdasarkan catatan sepanjang 2017, Polda jabar berhasil menindak 25.230 perkara, turun 2,93 persen jika dibanding 2016 yang sebesar 25.991 perkara.

Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, tingkat kriminalitas tertinggi pada tahun 2017 berada di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan jumlah 3.072 kasus, kemudian disusul Polres Bogor dengan jumlah kasus 3.031 kasus dan Polres karawang sebanyak 2.687 kasus.

“Penyelesaian perkara tindak pidana tahun 2017 naik dari 25,230 perkara, yang dapat diselesaikan 13.895 perkara atau 55,07 persen. Sedangkan tahun 2016 dari 25.991 perkara, yang dapat diselesaikan 14.186 perkara atau 44,02 persen,” jelas Agung dalam rilis catatan akhir tahun 2017 di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Jumat (29/12/2017).

(Baca juga : Polda Jabar Musnahkan Narkoba Senilai Rp 11 Miliar)

Dari jumlah kejahatan di wilayah hukum Polda jabar tersebut, terdapat beberapa kasus kejahatan yang mengalami kenaikan yakni seperti kejahatan transnasional seperti kasus trafficking yang naik di tahun 2017 ini sebanyak 52 perkara dari 34 perkara pada tahun 2016.

“Kasus trafficking ini cukup tinggi, tahun 2017 ini meningkat 52,94 persen. Meningkatnya trafficking ini karena keaktifan anggota kita, ketika ada informasi kami lakukan penyelidikan, memang ada unsur pidananya, makanya kita lakukan pendekatan hukum, “ Kata Agung.

Begitu pun tindak pidana terkait UU Ketenagakerjaan, naik 222 persen atau 9 perkara dari 4 perkara di tahun 2016 menjadi 13 perkara di tahun 2017.

“UU ketenaga kerjaan pun demikian, ketika ada informasi, lalu kita tindak lanjuti, karena memang ada unsur pidana ya kita proses,” jelasnya.

Sedang penyelundupan manusia pada tahun 2017 turun 150 persen atau 3 kasus dari 5 kasus di tahun 2016 menjadi 2 kasus tahun 2017.

Sementara untuk kejahatan konvensional pada tahun 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 7,99 persen atau 1.948 perkara, dari tahun 2016 sebanyak 24.376 perkara menjadi 22.428 perkara.

“Penyelesaian perkara kasus kejahatan konvensional pada tahun 2016 sebanyak 11.791 perkara atau 52,35 persen dan tahun 2017 sebanyak 11.253 perkara atau 48,43 persen,” jelas Agung.