Usung Cagub NTT dari Nonkader, Keputusan DPP PDI-P Dikritik

KUPANG, KOMPAS.com - Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) yang memutuskan kader nonpartai menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), memunculkan reaksi dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

PDI-P resmi mengusung Bupati Ngada Marianus Sae sebagai calon gubernur NTT, Minggu (17/12/2017). Keputusan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

Wakil Sekretaris DPD PDI-P Provinsi NTT, Dolvianus Kolo, dengan tegas menolak untuk tunduk pada keputusan DPP PDI-P. 

"Saya akan menolak untuk tunduk pada keputusan DPP PDI-P jika mengusung calon nonkader, karena PDI-P adalah partai kader," tegas Dolvianus kepada Kompas.com, Minggu (17/12/2017) siang.

Baca juga : Pilkada NTT, PDI-P Usung Marinus Sae-Emilia Nomleni

Menurut Dolvianus yang juga adalah Anggota DPRD NTT, PDI-P sebagai partai kader, sudah digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Marianus Sae sebelumnya merupakan kader dari Partai Amanat Nasional. 

"Partai lagi semangat-semangatnya gelar kaderisasi di mana-mana, tapi momen pilkada yang didukung kok bukan kader. Ini mengangkangi nafas partai sebagai partai kader," ujarnya.

Baca juga : Bupati Ngada Jadi Tersangka, PAN Beberkan Pembelaan

Dolvianus menyebut, PDI-P sudah berkuasa di NTT kurang lebih 15 tahun. Kader-kadernya banyak yang siap melanjutkan kepemimpinan partai di NTT.

"Surat Keputusan ke nonkader, maka ini merupakan keputusan konyol yang pernah ada," tutupnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, PDI-P resmi mengusung pasangan Marinus Sae dan Emilia J Nomleni untuk Pilkada Nusa Tenggara Timur 2018.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).