Kompas.com - 15/12/2017, 19:52 WIB
|
EditorReni Susanti

JAYAPURA, KOMPAS.com — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan sekitar 50 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Papua, dalam empat tahun terakhir.

Informasi itu terungkap dalam roadshow Polda Papua yang dikemas melalui dialog interaktif bertema Pelaksanaan Pilkada Damai dan Demokrasi di Papua Tahun 2018, di Swissbel Hotel Jayapura, Kamis (14/12).

Menurut Ketua KPU Papua Adam Arisoi, oknum-oknum anggota KPU tersebut, rata-rata melakukan pelanggaran etik dalam pelaksanaan pemilu, yang terjadi sejak Pemilu 2014.

“Kurang lebih ada 50 anggota KPU yang telah diberhentikan dalam 4 tahun. Terakhir 5 komisioner KPU Tolikara yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada tahun 2017 ini,” tegasnya.

(Baca juga : Ketua KPU: Salah Sedikit Saja, Pemilu Akan Disebut Gagal )

Adam menuturkan, ke-50 anggota KPU di Papua diberhentikan karena tidak profesional dalam bekerja dan terkesan memihak salah satu kandidat bupati dalam Pilkada.

“Dalam aturan sangat jelas, anggota KPU yang terbukti tidak netral dan taat pada regulasi wajib mendapatkan sanksi berat yakni diberhentikan sebagai penyelenggara pemilu," tegasnya.

Berkaca dari pengalamanan ini, Adam akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh anggota KPU menjelang pemilihan gubernur dan Pilkada serentak di Papua tahun 2018.

Di tempat yang sama, Anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) RI Teguh Prasetyo menyebutkan, pelanggaran integritas menjadi penyebab utama banyaknya oknum penyelenggara Pemilu di Papua diberhentikan.

(Baca juga : Hari Ini, KPU Mulai Verifikasi Faktual 12 Partai Politik )

Teguh menegaskan, DKPP akan terjun langsung memberikan pembinaan bagi penyelenggara Pemilu, bukan hanya mendengar laporan masyarakat. "Kami telah menyiapkan sebanyak empat modul. Salah satu modul ini ditujukan kepada penyelenggara pemilu,” katanya.

Teguh menjelaskan, setiap tahun, pengaduan terbanyak berasal dari Papua. 

“Tahun 2012 ada 1 laporan, 2013 ada 53 laporan, 2014 ada 121laporan, 2015 ada 44 laporan, 2016 ada 49 laporan, 2017 ada 104 laporan. Jadi totalnya ada 372 laporan untuk Papua, " tuturnya.

Kompas TV 7 partai politik menggugat gangguan website Sipol yang dimiliki KPU.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Kejar Pembangunan Quran Center di Riau, Syamsuar Lakukan Kunker ke Maqari Quraniyah di Madinah

Regional
Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Walkot Bobby Ajak Mahasiswa Beri Saran Terkait Energi Terbarukan Pengganti BBM

Regional
Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih 'Ngantor' di Pasar Besar Madiun

Awasi Perkembangan Inflasi, Maidi Pilih "Ngantor" di Pasar Besar Madiun

Regional
Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Bobby Berikan Subsidi Ongkos Angkot untuk Masyarakat Medan

Regional
Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Luncurkan JSDDD, Jembrana Jadi Kebupaten Pertama yang Gunakan Data Desa untuk Pembangunan

Regional
Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola 'Emas' Sendiri

Di Masa Depan, Orang Papua Harus Mengelola "Emas" Sendiri

Regional
Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Tekan Inflasi, Siswa SD dan SMP di Kota Madiun Tanam Cabai di Sekolah

Regional
BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

BERITA FOTO: Tanah Bergerak, Akses Jalan Kampung Curug Rusak Parah

Regional
Yogyakarta Mengembalikan 'Remiten' dari Mahasiswa

Yogyakarta Mengembalikan "Remiten" dari Mahasiswa

Regional
Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Temui Dubes RI di Mesir, Gubernur Syamsuar: Kami Sedang Bangun Pariwisata Syariah

Regional
Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Kunjungi Al-Azhar Kairo Mesir, Gubernur Syamsuar: Kita Coba Jalin Kerja Sama Antar-perguruan Tinggi

Regional
Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Di Balik Misteri Terbunuhnya PNS Saksi Kunci Kasus Korupsi

Regional
Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Walkot Bobby Kenalkan UMKM dan Musisi Medan di M Bloc Space

Regional
Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Tingkatkan Efektifitas Perjalanan Warga, Wali Kota Bobby Resmikan Kehadiran Aplikasi Moovit di Medan

Regional
Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Cegah Dampak Inflasi dan Kenaikan BBM, Khofifah Pastikan Jatim Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 257 Miliar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.