DENPASAR, KOMPAS.com - Pengusaha pariwisata yang tergabung dalam Perhimpuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyurati Presiden Joko Widodo. Surat ini dilayangkan untuk menyikapi kondisi pariwisata Bali yang terdampak letusan Gunung Agung.
Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardana Sukawati saat dihubungi via telepon pada Rabu (13/12/2017) mengatakan, kedatangan wisatawan menurun drastis selama krisis Gunung Agung. Karena itu, perlu diambil langkah tertentu oleh presiden untuk menyelamatkan pariwisata Bali.
"Sebulan ini mengalami masalah dengan kedatangan wisatawan, kami berharap presiden bisa membantu melobi pemerintah negara-negara lain untuk mencabut travel advice," kata pria yang akrab disapa Cok Ace ini.
Melalui surat bernomor 071/PHRI BPD Bali/XII/2017 tersebut, PHRI berharap ada kebijakan pemerintah dalam hal pembayaran utang bagi pengusaha.
Menurut Cok, turunnya kunjungan wisatawan juga berdampak pada kemampuan pengusaha melunasi utang bank. Karena itu, perlu dilakukan reschedule atau penjadwalan ulang pelunasan kredit. Hal ini hanya bisa dilakukan jika ada payung hukum yang diterbitkan pemerintah.
"Teknisnya bagaimana kan pemerintah yang tahu, yang jelas pariwisata mulai kena pengaruh. Apalagi yang di zona bahaya Gunung Agung, usahanya pasti tidak berjalan," kata Cok Ace.
Baca juga : Erupsi Gunung Agung, Pemerintah Gratiskan Perpanjangan Visa Wisatawan
Dengan reschedule pembayaran utang ini diharapkan bisa mencegah dampak buruk yang lebih luas seperti pengurangan atau pemutusan hubugan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Selain kebijakan reschedule utang, PHRI berharap Jokowi berkunjung ke Bali. Mengajak serta duta besar negara-negara asing yang ada di Indonesia. Ini sebagai bentuk kampanye bahwa Bali aman untuk dikunjungi. Nantinya segala bentuk akomodasi akan disiapkan pengusaha pariwisata.
"Seperti saat bom Bali dulu, harus ada langkah bersama lintas instansi," kata Cok Ace.
Baca juga : Erupsi Gunung Agung, Jumlah Penumpang dari Bali ke Banyuwangi Melonjak
Dia menuturkan, kunjungan wisatawan ke Bali turun hingga mencapai 30 - 40 persen. Jika pada kondisi normal tingkat hunian mencapai 60 - 80 persen, kini tingkat hunian hanya berada di kisaran 20 persen.
"Kita berharap ada langkah yang diambil pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas sehingga tidak ada kendala di lapangan," kata Cok Ace.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
