Pemkot Salatiga Waspadai Penularan Difteri

SALATIGA, KOMPAS.com - Ramainya kasus difteri hingga sejumlah daerah menetapkan kejadian luar biasa (KLB), membuat Pemkot Salatiga waspada.

Pasalnya, jejak infeksi menular yang disebabkan bakteri Corynebacterium ini terakhir ditemukan di Salatiga pada awal 2002.

"Terakhir tahun 2002, kalau sampai sekarang tidak ada," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Siti Zuraidah, Selasa (12/12/2017).

Ia menjelaskan, difteri merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Oleh sebab itu, sekalipun tidak ditemukan kasus difteri, pihaknya mendorong masyarakat yang memiliki bayi untuk imunisasi. Caranya dengan sosialisasi. 

"Misalnya dalam apel tadi, meski tidak ada kasus saya minta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi bagi bayi," jelasnya.

(Baca juga : Mendagri Instruksikan Daerah Prioritaskan Penanganan Penyakit Difteri )

Sosialisasi difteri dan pencegahannya, sambung Siti, akan terus digalakan. Meskipun ada sedikit kelompok di Kota Salatiga yang anti imunisasi. Namun Siti enggan menjelaskan kelompok tersebut.

Baginya, yang terpenting terus menerus melakukan sosialisasi. Selain dengan bertatap muka secara langsung, sosialisasi dilakukan melalui siara radio. 

Salah satu yang disosialisasikan adalah imbauan kepada para orangtua untuk memperhaikan kesehatan anaknya. "Jangan lupa banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan sehat," tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, Ani Rahardjo mengatakan, hingga saat ini di wilayah Kabupaten Semarang belum ditemukan kasus difteri. "Alhamdulillah tidak ada, semoga seterusnya aman," kata Ani.

(Baca juga : Jangan Tolak Imunisasi Difteri, Penyakitnya Lebih Ngeri dari Vaksinnya )

Langkah antisipasi yang dilakukan, dengan meningkatkan cakupan imunisasi. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi higenis, dan pentingnya imunisasi.

"Untuk kegiatan yang berskala nasional atau regional menunggu kebijakan pemerintah," tutupnya.