KILAS DAERAH
Kilas Daerah Jawa Tengah

Dalam Diskusi, Ganjar Semprot Kabiro Hukum Kemenpan RB

Kompas.com - 28/11/2017, 18:44 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meradang dan sempat marah kepada Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman saat focus group discussion (FGD) yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Selasa (28/11/2017). Ganjar menilai Kemenpan RB lamban dalam mengatasi persoalan nasib ribuan guru tidak tetap di Jawa Tengah. Kompas.com/Andi KaprabowoGubernur Jateng Ganjar Pranowo meradang dan sempat marah kepada Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman saat focus group discussion (FGD) yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Selasa (28/11/2017). Ganjar menilai Kemenpan RB lamban dalam mengatasi persoalan nasib ribuan guru tidak tetap di Jawa Tengah.
|
EditorJosephus Primus



SEMARANG, KOMPAS.com - Nada bicara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo langsung meninggi saat berbicara tentang nasib guru tidak tetap (GTT) Jawa Tengah dalam focus group discussion (FGD) yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Selasa (28/11).

Bahkan, Ganjar berani menyemprot Kepala Biro Hukum Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Herman Suryatman karena dinilai lamban dalam menangani nasib rubuan GTT di Indonesia.

Awalnya, Ganjar meminta Kemenpan RB segera memberi kepastian nasib jutaan GTT di Indonesia. Ganjar mengatakan, status GTT saat ini tidak jelas, sebab mereka diangkat oleh kepala sekolah karena banyak sekolah yang kekurangan guru.

Di Jateng lanjut Ganjar angka kekurangan guru mencapai 49.631. Rinciannya TK, SD dan SMP sebanyak 38.859. ,4732 guru SMA, 5056 guru SMK, dan 934 guru SLB.

"Kondisinya darurat guru lalu kepala sekolah inisiatif cari guru honorer,” kata Ganjar.

Namun ternyata, keberadaan guru honorer atau GTT ini tidak diakui Kemendikbud. Aturan Kemendikbud, GTT tidak bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah.

"Sedangkan untuk mengangkat GTT, bupati/wali kota tersandera peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer. Mereka tidak berani melanggar aturan,” imbuhnya.

Bisa diangkat asal...

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Hukum Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, GTT bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun begitu, aturan PPPK masih digodok dalam rancangan peraturan pemerintah yang baru.

“Saat ini RPP sudah kami kirim ke menteri sekretariat negara, kami juga menunggu,” katanya.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Melissa Wanita Perancis yang Menikah dengan Pria Lombok: I Love Him, Dia Ramah...

Kata Melissa Wanita Perancis yang Menikah dengan Pria Lombok: I Love Him, Dia Ramah...

Regional
Berawal dari Panjat Pohon Kelapa, Indra Mampu Luluhkan Hati Melissa Wanita Perancis, Ini Ceritanya

Berawal dari Panjat Pohon Kelapa, Indra Mampu Luluhkan Hati Melissa Wanita Perancis, Ini Ceritanya

Regional
Cerita Bayi Kembar Siam Adam dan Aris, Setahun Dirawat di RS, Sempat Jalani 10 Jam Operasi Pemisahan

Cerita Bayi Kembar Siam Adam dan Aris, Setahun Dirawat di RS, Sempat Jalani 10 Jam Operasi Pemisahan

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 3 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 3 Maret 2021

Regional
Tembak Satwa Liar Dilindungi, Pria di NTT Terima Sanksi Adat, Serahkan 5 Ayam hingga Beras 20 Kg

Tembak Satwa Liar Dilindungi, Pria di NTT Terima Sanksi Adat, Serahkan 5 Ayam hingga Beras 20 Kg

Regional
Jadi Penambang karena Pandemi, Suami Istri Ini Tewas Tertimbun Longsor di Tambang Emas Ilegal,

Jadi Penambang karena Pandemi, Suami Istri Ini Tewas Tertimbun Longsor di Tambang Emas Ilegal,

Regional
Memburu Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Ali Kalora di Poso, Polisi Sebut Kelompok Sudah Melemah

Memburu Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Ali Kalora di Poso, Polisi Sebut Kelompok Sudah Melemah

Regional
Cerita Indra Luluhkan Hati Melissa Wanita Asal Perancis, Awalnya Diabaikan, Tetap Chat via Facebook sampai Baper

Cerita Indra Luluhkan Hati Melissa Wanita Asal Perancis, Awalnya Diabaikan, Tetap Chat via Facebook sampai Baper

Regional
Bupati Luwu Utara Minta ASN Jadi Garda Terdepan Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Bupati Luwu Utara Minta ASN Jadi Garda Terdepan Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Regional
Belasan Ton Ikan di Danau Batur Mati, Ini Penyebabnya

Belasan Ton Ikan di Danau Batur Mati, Ini Penyebabnya

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Ditangkap, Pelaku Sempat Pura-pura Jadi Pembeli

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Ditangkap, Pelaku Sempat Pura-pura Jadi Pembeli

Regional
Cerita Ketua RT Saat Densus 88 Tangkap Terduga Teroris, Senapan Angin Disita

Cerita Ketua RT Saat Densus 88 Tangkap Terduga Teroris, Senapan Angin Disita

Regional
Polisi Akan Panggil Saksi Dugaan Rekayasa Kasus Narkoba Wakil Wali Kota Tegal

Polisi Akan Panggil Saksi Dugaan Rekayasa Kasus Narkoba Wakil Wali Kota Tegal

Regional
Demokrat Jambi Ancam Pecat Kader yang Terlibat GPK-PD, 2 Anggota Terindikasi

Demokrat Jambi Ancam Pecat Kader yang Terlibat GPK-PD, 2 Anggota Terindikasi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Mantan Bupati Jember Faida Diperiksa Kejari | Warga Suriname Cari Keluarganya di Sleman

[POPULER NUSANTARA] Mantan Bupati Jember Faida Diperiksa Kejari | Warga Suriname Cari Keluarganya di Sleman

Regional
komentar di artikel lainnya