Ridha Aditya Nugraha
Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

Manajer Riset dan Kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta. Anggota German Aviation Research Society, Berlin. Saat ini berkarya dengan mengembangkan hukum udara dan angkasa di Air and Space Law Studies - International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya. Tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg. Sebelumnya sempat berkarya pada suatu maskapai penerbangan Uni Eropa yang berbasis di Schiphol, Amsterdam.

Gunung Agung Meletus dan Nasib Penumpang Telantar

Kompas.com - 28/11/2017, 09:11 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

GUNUNG Agung kembali meletus. Bukan salah siapa-siapa, memang gejolak alam, siapa yang dapat menandingi kuasa Tuhan?

Dalam konteks keselamatan penerbangan, debu vulkanik berpotensi mengganggu kinerja mesin pesawat.

Mengingat tujuan Konvensi Chicago 1944 beserta peraturan turunannya, baik nasional maupun internasional, ialah menjamin keselamatan penerbangan agar selalu berada pada tingkat tertinggi, maka tidak heran jika otoritas penerbangan sipil Indonesia menutup ruang udara terkait.

Imbas penutupan ruang udara ialah pembatalan atau pengalihan penerbangan berjadwal (scheduled flight) yang ujungnya berpotensi menelantarkan penumpang.

Dalam bisnis penerbangan, layaknya konsumen pada umumnya, posisi penumpang selalu lemah. Untunglah Indonesia telah memiliki instrumen hukum setingkat peraturan menteri guna melindungi penumpang ketika terjadi keterlambatan penerbangan.

Untuk penerbangan domestik, hukum positif Indonesia mengenal right to care dan right to compensation secara bersamaan.

Right to care diterjemahkan sebagai jaminan bagi para penumpang untuk mendapatkan perlindungan dasar (basic protection) hingga sampai ke tempat tujuan. Wujudnya antara lain konsumsi yang layak, akses telekomunikasi, informasi mengenai keadaan terkini, hingga penginapan jika dibutuhkan.

Adapun kewajiban maskapai untuk "membayar" Rp 300.000 kepada penumpang jika terlambat lebih dari 240 menit ialah perwujudan right to compensation. Ini dilakukan dengan catatan kesalahan berada di pihak maskapai penerbangan dan bukan keadaan memaksa (force majeure).

Perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini dibuat ketika tingkat keterlambatan maskapai penerbangan sampai begitu parah.

Peraturan ini merupakan suatu lecutan agar manajemen maskapai penerbangan membenahi operasionalnya. Niatnya baik, tetapi salah kaprah.

Kata "force majeure" atau "keadaan memaksa", berdasarkan hukum yang berlaku, dengan mudah akan menihilkan kewajiban maskapai penerbangan atas right to care dan right to compensation.

Berbicara mengenai yang terakhir, apakah artinya Rp 300.000 seandainya seorang penumpang telantar sekitar seminggu. Untuk biaya penginapan sehari saja belum tentu cukup, bagaimana enam hari sisanya?

Maka, lupakan right to compensation. Seyogianya peraturan yang berlaku diubah agar lebih mengedepankan right to care. Keberadaan hukum dapat diibaratkan sebagai jaring pengaman atau nilai minimum, maka tidak ada salahnya jika memberikan lebih. Sejauh mana hukum nasional melindungi penumpang mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Regional
Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Regional
Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Peringati HUT Ke-65 Riau, Gubernur Syamsuar Paparkan Keberhasilan Proker Pemprov Riau

Regional
Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Polemik Desain Rel Kereta Api Trans Sulawesi, Inkalindo Sulsel: Rel Elevated Lebih Ramah Lingkungan

Regional
Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Merajut Keseimbangan di Taman Nasional Komodo

Regional
70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

70 Penghargaan dalam 4 Tahun, Bukti Kekompakan Bupati dan Wabup Banyuasin

Regional
Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Ekonomi Jateng Capai 5,66 Persen pada Kuartal II-2022, Ganjar: Ini Kerja Kolektif

Regional
Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Tak Punya Wisata Alam, Kabupaten OKI Percaya Diri Unggulkan Wisata Budaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.