Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/11/2017, 21:30 WIB
Kontributor Yogyakarta, Teuku Muhammad Guci Syaifudin

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menargetkan tak ada ada lagi daerah di Indonesia yang rentan rawan pangan pada 2019.

Pasalnya, berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan 2015, masih terdapat wilayah di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah rentan rawan pangan.

Sesuai peta ketahanan dan kerentanan pangan, daerah yang termasuk rentan rawan pangan itu kebanyakan berada di wilayah Indonesia timur, khususnya di Papua.

Dalam peta itu, sejumlah wilayah di Papua diketahui sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas satu dan dua.

Adapun kategori daerah rentan rawan pangan ini terdiri dari enam prioritas. Jika daerah itu masuk prioritas 1, maka termasuk daerah sangat rentan rawan pangan, sedangkan untuk kategori prioritas enam, berarti daerah tersebut tidak rentan rawan pangan.

"Ini yang sedang kami kerjakan di seluruh Indonesia. Kan presiden bilang tahun pertama dan kedua pertumbuhan, nah tahun ketiga ini memeratakan pertumbuhan," kata Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi, kepada wartawan usai membuka acara workhsop di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).

Agung mengatakan, pihaknya akan menerapkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan itu. Menurut dia, ada 2.300 titik di Indonesia yang masuk program KPRL pada 2018. Jumlah itu lebih banyak dibanding tahun 2017, yaitu sebanyak 1.800 titik.

"Harapannya 2019 tidak ada lagi daerah rentan rawan pangan atau paling tidak berkurang. Saya tidak mau 2.300 (titik) itu gagal," kata Agung.

Agung menilai bahwa program KRPL akan efektif dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Sebab, lanjut dia, program itu mendorong masyarakat mampu memproduksi pangannya sendiri.

"Melalui program ini, kami mengintervensi bagaimana menjadikan mereka bisa naik kelas dengan program KPRL," tutur Agung.

"Kami dorong masyarakat di sana mampu menyediakan pangan sendiri untuk perbaiki nutrisi keluarga, syukur-syukur meningkatkan pendapatan mereka," tambah Agung.

Salah satu contoh yang berhasil, lanjut dia, yaitu Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Menurut Agung, sebelumnya desa tersebut masuk kategori prirotas 2, namun kini menjadi prioritas empat setelah mengikuti program KPRL selama dua tahun terakhir.

"Dua tahun berjalan mereka bisa memenuhi nutrisi dan juga bisa menjual. Artinya bisnis mereka juga jalan. Kalau bisnis sudah jalan, maka akan langgeng," tutur Agung.

Agung mengatakan, pengentasan daerah rentan rawan pangan memang harus berhasil. Sebab, kata dia, daerah rentan rawan pangan ternyata berkaitan dengan pertumbuhan manusia. Secara umum, lanjut dia, masyarakat di daerah yang rentan rawan pangan itu dalam kondisi stunting.

"Daerah rentan rawan pangan ini juga dikaitkan dengan stunting, manusia yang tumbuhnya tidak normal. Di daerah yang rentan tadi, umumnya stuntingnya tinggi," kata Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Dukung Mahasiswa Berjiwa Wirausaha, Dompet Dhuafa Banten Resmikan Program Kantin Kontainer

Dukung Mahasiswa Berjiwa Wirausaha, Dompet Dhuafa Banten Resmikan Program Kantin Kontainer

Regional
Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Banjir Bandang di Humbang Hasundutan dan Kerusakan DTA Danau Toba

Regional
Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Pemkab Bandung Raih Penghargaan Zona Integritas WBK, Kang DS: Semakin Memotivasi Kami

Regional
Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Soal Revitalisasi Pasar Anyar, Pengamat: Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pedagang dan Masyarakat

Regional
Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Serahkan Realisasi SHU PT HMBP, Wagub Kalteng Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

Regional
Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Demi Hilirisasi Komoditas Kakao, Pemkab Jembrana Bangun Pabrik Cokelat

Regional
Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Lombok Tengah Punya Prevalensi Stunting Tertinggi di NTB, Pemkab Setempat Sasar Calon Pengantin dan PUS

Regional
IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

IPM Jatim di Atas Nasional, Ini Strategi Gubernur Khofifah 

Regional
Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Tuntas Tunaikan Kegiatan APBD 2023, Pemprov Riau Ucapkan Terima Kasih pada Kejati Riau

Regional
Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Kabupaten Bandung Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2023

Regional
Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Kabupaten Jembrana Boyong 2 Penghargaan dari BPS RI, Bupati Tamba: Hasil Kerja Keras Bersama

Regional
Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Pemkab Tanah Bumbu Luncurkan MC Tanbu, Aplikasi Media Informasi dan Layanan Publik 

Regional
Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Pemkot Semarang Klarifikasi Soal Pengadaan Sepeda Motor untuk Lurah Sebesar Rp 8 Miliar

Regional
Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Tingkat Inflasi Sulsel di Bawah Nasional, Pengamat Ekonomi: Bravo Pemprov Sulsel

Regional
Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Hadiri Milad Ke-111 Muhammadiyah, Gubernur Riau: Bersama Kita Hadapi Tantangan

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com