2019, Pemerintah Targetkan Tak Ada Lagi Daerah Rentan Rawan Pangan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menargetkan tak ada ada lagi daerah di Indonesia yang rentan rawan pangan pada 2019.

Pasalnya, berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan 2015, masih terdapat wilayah di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah rentan rawan pangan.

Sesuai peta ketahanan dan kerentanan pangan, daerah yang termasuk rentan rawan pangan itu kebanyakan berada di wilayah Indonesia timur, khususnya di Papua.

Dalam peta itu, sejumlah wilayah di Papua diketahui sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas satu dan dua.

Adapun kategori daerah rentan rawan pangan ini terdiri dari enam prioritas. Jika daerah itu masuk prioritas 1, maka termasuk daerah sangat rentan rawan pangan, sedangkan untuk kategori prioritas enam, berarti daerah tersebut tidak rentan rawan pangan.

"Ini yang sedang kami kerjakan di seluruh Indonesia. Kan presiden bilang tahun pertama dan kedua pertumbuhan, nah tahun ketiga ini memeratakan pertumbuhan," kata Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi, kepada wartawan usai membuka acara workhsop di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).

Agung mengatakan, pihaknya akan menerapkan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan itu. Menurut dia, ada 2.300 titik di Indonesia yang masuk program KPRL pada 2018. Jumlah itu lebih banyak dibanding tahun 2017, yaitu sebanyak 1.800 titik.

"Harapannya 2019 tidak ada lagi daerah rentan rawan pangan atau paling tidak berkurang. Saya tidak mau 2.300 (titik) itu gagal," kata Agung.

Agung menilai bahwa program KRPL akan efektif dalam mengentaskan daerah rentan rawan pangan. Sebab, lanjut dia, program itu mendorong masyarakat mampu memproduksi pangannya sendiri.

"Melalui program ini, kami mengintervensi bagaimana menjadikan mereka bisa naik kelas dengan program KPRL," tutur Agung.

"Kami dorong masyarakat di sana mampu menyediakan pangan sendiri untuk perbaiki nutrisi keluarga, syukur-syukur meningkatkan pendapatan mereka," tambah Agung.

Salah satu contoh yang berhasil, lanjut dia, yaitu Desa Sidoharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Menurut Agung, sebelumnya desa tersebut masuk kategori prirotas 2, namun kini menjadi prioritas empat setelah mengikuti program KPRL selama dua tahun terakhir.

"Dua tahun berjalan mereka bisa memenuhi nutrisi dan juga bisa menjual. Artinya bisnis mereka juga jalan. Kalau bisnis sudah jalan, maka akan langgeng," tutur Agung.

Agung mengatakan, pengentasan daerah rentan rawan pangan memang harus berhasil. Sebab, kata dia, daerah rentan rawan pangan ternyata berkaitan dengan pertumbuhan manusia. Secara umum, lanjut dia, masyarakat di daerah yang rentan rawan pangan itu dalam kondisi stunting.

"Daerah rentan rawan pangan ini juga dikaitkan dengan stunting, manusia yang tumbuhnya tidak normal. Di daerah yang rentan tadi, umumnya stuntingnya tinggi," kata Agung.