Belum Ada Perda, Kendala Pemerintah Lakukan "Shifting" Lahan Tidur

Kompas.com - 24/11/2017, 20:50 WIB
 Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, ketika ditemui usai pembukaan workshop di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com/Teuku Muh Guci S Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, ketika ditemui usai pembukaan workshop di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian meminta pemerintah kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah tentang lahan abadi untuk segera menerbitkannya. Hal itu dinilai penting untuk menambah ketersediaan lahan untuk pangan yang setiap tahunnya mengalami penyusutan.

"Isunya shifting lahan pertanian ke non-pertanian dalam setahun mencapai 60.000 hektar hingga 100.000 hektar," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi, di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).

Sementara itu, lanjut Agung, Kementan berhasil mencetak 130.000 hektar lahan abadi dalam dua tahun terkahir. Namun jumlah tersebut, lanjutnya, dinilai belum mencukupi kebutuhan mengingat sifatnya hanya untuk mengganti.

"Padahal yang kita butuhkan itu bukan mengganti. Jika melihat kebutuhan perut, kita harusnya menambah," tutur Agung.

Maka dari itu, Agung mengatakan, pemerintah harus membuka lahan baru dengan membangunkan lahan tidur. Rencananya, lanjut dia, ada 4 juta hektar lahan tidur yang terdiri dari lahan kering, lahan tadah hujan, lahan rawa yang akan dibangun menjadi lahan aktif. Namun hal tersebut terkendala belum adanya perda di tingkat kabupaten.

"Sebetulnya (penyediaan) lahan abadi sudah tertuang dalam UU dan PP. Namun PP ini sifatnya tidak operasional. Perlu perda di tingkat kabupaten karena mereka yang punya tanah," tutur Agung.

Dia mengatakan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan DPD untuk mendorong bupati agar segera menerbitkan perda lahan abadi. Karena, lanjut dia, yang berwenang mengelola tanah di daerah adalah kabupaten.

"Ini yang perlu kita dorong. Perlu ada regulasi yang dibuat. Dua ini (UU dan PP dengan Perda) ini harus berjalan dalam memenuhi ketahanan pangan," ucap Agung.

Ditanya soal kendala masih ada pemerintah kabupaten belum menerbitkan perda, dia tak bisa memastikannya. Namun dia menilai jika terdapat perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah.

"Kami setiap hari kepala daerah ketemu dan selalu kami tanya," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Regional
Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Regional
Program 'Jangkar', Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Program "Jangkar", Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Regional
Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Regional
Lewat Teman Bus Trans Metro Pasundan, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Lewat Teman Bus Trans Metro Pasundan, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.