Belum Ada Perda, Kendala Pemerintah Lakukan "Shifting" Lahan Tidur

Kompas.com - 24/11/2017, 20:50 WIB
 Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, ketika ditemui usai pembukaan workshop di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017). KOMPAS.com/Teuku Muh Guci S Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi, ketika ditemui usai pembukaan workshop di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian meminta pemerintah kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah tentang lahan abadi untuk segera menerbitkannya. Hal itu dinilai penting untuk menambah ketersediaan lahan untuk pangan yang setiap tahunnya mengalami penyusutan.

"Isunya shifting lahan pertanian ke non-pertanian dalam setahun mencapai 60.000 hektar hingga 100.000 hektar," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi, di Hotel Grand Aston, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta, Jumat (24/11/2017).

Sementara itu, lanjut Agung, Kementan berhasil mencetak 130.000 hektar lahan abadi dalam dua tahun terkahir. Namun jumlah tersebut, lanjutnya, dinilai belum mencukupi kebutuhan mengingat sifatnya hanya untuk mengganti.

"Padahal yang kita butuhkan itu bukan mengganti. Jika melihat kebutuhan perut, kita harusnya menambah," tutur Agung.

Maka dari itu, Agung mengatakan, pemerintah harus membuka lahan baru dengan membangunkan lahan tidur. Rencananya, lanjut dia, ada 4 juta hektar lahan tidur yang terdiri dari lahan kering, lahan tadah hujan, lahan rawa yang akan dibangun menjadi lahan aktif. Namun hal tersebut terkendala belum adanya perda di tingkat kabupaten.

"Sebetulnya (penyediaan) lahan abadi sudah tertuang dalam UU dan PP. Namun PP ini sifatnya tidak operasional. Perlu perda di tingkat kabupaten karena mereka yang punya tanah," tutur Agung.

Dia mengatakan, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan DPD untuk mendorong bupati agar segera menerbitkan perda lahan abadi. Karena, lanjut dia, yang berwenang mengelola tanah di daerah adalah kabupaten.

"Ini yang perlu kita dorong. Perlu ada regulasi yang dibuat. Dua ini (UU dan PP dengan Perda) ini harus berjalan dalam memenuhi ketahanan pangan," ucap Agung.

Ditanya soal kendala masih ada pemerintah kabupaten belum menerbitkan perda, dia tak bisa memastikannya. Namun dia menilai jika terdapat perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah.

"Kami setiap hari kepala daerah ketemu dan selalu kami tanya," ujarnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gara-gara Uang Study Tour, Ayah Bunuh Siswi SMP yang Tewas di Drainase Sekolah

Gara-gara Uang Study Tour, Ayah Bunuh Siswi SMP yang Tewas di Drainase Sekolah

Regional
Diduga Korsleting Listrik, Dua Ruangan SMA 1 Pangkah Tegal Dilalap Api

Diduga Korsleting Listrik, Dua Ruangan SMA 1 Pangkah Tegal Dilalap Api

Regional
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Indonesia Jadi Produsen Ekonomi Halal Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Indonesia Jadi Produsen Ekonomi Halal Terbesar di Dunia

Regional
Driver Ojol Asal Sragen yang Kena Peluru Nyasar Polisi Dioperasi, Kondisinya Membaik

Driver Ojol Asal Sragen yang Kena Peluru Nyasar Polisi Dioperasi, Kondisinya Membaik

Regional
Polisi Cari Pemasok Kartu Ponsel untuk 'Gojek Tuyul' di Malang

Polisi Cari Pemasok Kartu Ponsel untuk "Gojek Tuyul" di Malang

Regional
Tak Ada Gempa Susulan Usai Gempa 6,0 Guncang Maluku, Apa Penyebabnya?

Tak Ada Gempa Susulan Usai Gempa 6,0 Guncang Maluku, Apa Penyebabnya?

Regional
Dedi Mulyadi Usulkan Omnibus Law untuk Atasi Banjir DKI, Jabar dan Banten

Dedi Mulyadi Usulkan Omnibus Law untuk Atasi Banjir DKI, Jabar dan Banten

Regional
Warga 84 Desa di Sumenep Kurang Tertarik Jadi Penyelenggara Pilkada

Warga 84 Desa di Sumenep Kurang Tertarik Jadi Penyelenggara Pilkada

Regional
Gojek Tuyul Pemilik 41 Akun Diduga Memiliki Jaringan

Gojek Tuyul Pemilik 41 Akun Diduga Memiliki Jaringan

Regional
3 Tersangka Susur Sungai Sempor Digunduli, Dinas Pendidikan Sleman: Mereka Tidak Ditekan

3 Tersangka Susur Sungai Sempor Digunduli, Dinas Pendidikan Sleman: Mereka Tidak Ditekan

Regional
Kalau Sudah Definitif, Isdianto Wajib Dicalonkan sebagai Gubernur

Kalau Sudah Definitif, Isdianto Wajib Dicalonkan sebagai Gubernur

Regional
Alasan Budi Bunuh Anaknya dan Buang Jasad Korban ke Gorong-gorong Sekolah

Alasan Budi Bunuh Anaknya dan Buang Jasad Korban ke Gorong-gorong Sekolah

Regional
Tak Sadar Diberi Uang Palsu, Kakek Penjual Rujak Ini Sempat Bolak Balik Antar Pesanan Pelaku

Tak Sadar Diberi Uang Palsu, Kakek Penjual Rujak Ini Sempat Bolak Balik Antar Pesanan Pelaku

Regional
Seorang Pemuda di Lamongan Ditemukan Tewas di Sungai

Seorang Pemuda di Lamongan Ditemukan Tewas di Sungai

Regional
Iming-iming Nilai Bagus, Oknum Guru SMA Cabuli Siswinya Sendiri

Iming-iming Nilai Bagus, Oknum Guru SMA Cabuli Siswinya Sendiri

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X