Anak-anak Korban Sandera Kelompok Bersenjata Butuh Pendidikan

JAYAPURA, KOMPAS.com – Konflik yang diciptakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di area Freeport, Kabupaten Mimika, Papua berdampak kepada anak-anak. Selain harus dievakuasi dari tanah kelahirannya, hingga kini nasib pendidikannya belum jelas. 

Berdasarkan data, warga asli Papua yang dievakuasi dari Kampung Kimbeli, Banti 1, Banti 2 dan Desa Opitawak sebanyak 806 orang. Dari jumlah itu, laki–laki sebanyak 205 orang, perempuan 302 orang, sedangkan anak-anak mencapai 299 orang.

“Untuk sementara ini mereka masih berada di gedung Emeneme Jauware Timika, gedung milik pemda setempat,” ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, Rabu (22/11/2017).

Kamal menjelaskan, sejak KKB mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa kampung di Kecamatan Tembagapura, aktivitas pendidikan terhenti. Sebab guru-guru meninggalkan daerah itu.

“Setidaknya ada sekitar 100 orang yang perlu mendapatkan pendidikan di usia dini, yakni TK dan SD,” katanya.

(Baca juga : Berhasil Dievakuasi, Sandera KKB Mulai Mendapat Perawatan Medis)

Guna mencegah trauma anak-anak, saat ini ada 10 guru yang dibantu polisi khususnya polisi wanita melakukan aktivitas belajar di lokasi penampungan sementara.

“Kita buat suasana anak-anak seperti belajar di sekolah. Mulai dari pelajaran berupa pengenalan huruf dan angka kepada mereka, bahkan games. Kita buat seperti mereka belajar di kampung mereka. Saat ini yang kita pikirkan apa saja yang harus kita buat untuk menghilangkan trauma mereka,” tegasnya.

Ia pun meminta instansi terkait membantu mencarikan solusi bagi masyarakat yang dievakuasi. Apakah mereka ingin menetap di Timika atau akan kembali ke daerahnya masing-masing.

“Kalau mereka kembali bagaimana solusinya kelancaran kehidupan mereka sehari-hari, karena kita ketahui di sana kondisi tanah atau pertanian sangat minim. Barang tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka," ungkapnya.

"Di sana sudah tidak ada lagi persediaan makanan sehingga menjadi perhatian kita semua agar ke depan mereka mendapatkan kehidupan yang layak,” tambahnya.

(Baca juga : Gatot: Negosiasi dengan KKB Berulang Kali Dilakukan, tapi Selalu Gagal )

Kamal menegaskan, siang tadi dilaksanakan musyawarah bersama warga untuk mencari solusi. Dari musyawarah tersebut akan didapatkan kesepakatan. TNI dan Polri sendiri akan mendukung kesepakatan tersebut demi kesejahteraan mereka ke depannya.

“Dengan adanya kegiatan saat ini dan ke depan yang terjadwal dan terstruktur dengan baik akan menghilangkan psikis warga sekitarnya yang berada di penampungan sementara ini kembali lebih baik,” katanya.

Kepala SD Inpres Banti, Markus Leppang mengatakan, anak-anak yang bersekolah di Banti berjumlah 101 orang, terdiri dari 50 laki-laki dan 51 perempuan. Namun, sampai saat ini belum diketahui apakah mereka semua ikut dievakuasi atau tidak.

Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan kepala Dinas Pendidikan Mimika agar anak-anak ke depannya mendapatkan tempat yang layak. Namun untuk saat pihaknya cuma dapat menyiapkan buku dan pensil untuk proses belajar mengajar.

"Demi psikologis anak, belajar (dilakukan) sambil bermain," ucapnya.

Markus berharap, pemerintah, lembaga adat, dan manajemen PT Freeport bersama-sama memikirkan tempat layak untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak.