Penurunan Angka Kemiskinan, Jateng Ungguli Jatim dan Jabar

SEMARANG, KOMPAS.com - Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penurunan angka kemiskinan menunjukkan hasil sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut data untuk tahun 2013 hingga 2017 tersebut, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun hingga 282.230 jiwa.

Dari hasil tersebut, prestasi Jawa Tengah (Jateng) dalam menurunkan angka kemiskinan mengungguli dua provinsi besar lain, yakni Jawa Barat dan Jawa Timur.

Angka kemiskinan di Jawa Barat (Jabar) turun 128.600 jiwa, sementara Jatim sebanyak 154.250 jiwa.

Kondisi berbeda terdata di DKI Jakarta. Angka kemiskinan di Ibu Kota dalam kurun waktu yang sama bertambah menjadi 35.500 orang.

"Data ini sekaligus menjawab tudingan bahwa selama ini saya dianggap gagal dalam menangani kemiskinan. Data terbaru dari BPS ini adalah jawabannya," kata Ganjar saat ditemui di Semarang, Senin (13/11/2017).

Baca: Ganjar Tawarkan Potensi Jawa Tengah kepada Para Duta Besar

Adapun secara persentase berdasarkan luas wilayah, penurunan kemiskinan di Jateng juga lebih baik dibanding Jatim dan Jabar.

Sejak 2013 hingga 2017, penurunan kemiskinan di Jateng sebesar 1,55 persen, Jabar 0,81 persen, sedangkan Jatim 0,78 persen.

Lebih jauh, data BPS Jateng periode September 2016-Maret 2017 menunjukkan bahwa pengurangan jumlah penduduk miskin di Jateng menempati posisi pertama secara nasional.

Dalam periode itu, sebanyak 43.030 orang di Jateng terdata keluar dari garis kemiskinan, sementara Jatim sebanyak 21.520 orang, dan Yogyakata sebanyak 300 orang.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di beberapa provinsi justru bertambah, seperti Jabar sebanyak 330 orang, Jakarta sebanyak 3.850 orang, dan Banten sebanyak 17.300 orang.

Ganjar sendiri tidak menampik fakta bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah masih banyak. Namun, ia mengatakan, pihaknya melakukan banyak program untuk memperbaiki hal tersebut.

"(Bahwa) kemiskinan di Jateng masih banyak, saya katakan iya. Akan tetapi, teman-teman mengeroyok bersama-sama dengan berbagai program, dan kita bisa lihat hasilnya sama-sama,” ujarnya.

Baca: Naik 8,7 Persen, UMP Jawa Tengah 2018 Menjadi Rp 1.486.065

Kini, Pemprov Jateng diakuinya akan terus bergerak mencapai target sesuai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada akhir 2017 untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,30-10,83 persen.

"Saat ini per Maret 2017, angka kemiskinan pada posisi 13,01 persen atau sebesar 4,45 juta jiwa. Kami akan terus berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini," pungkasnya.

Penurunan angka kemiskinan tersebut juga dikatakan oleh Kepala Bappeda Jateng Sudjarwanto Dwiatmoko.

Menurut dia, data akumulasi dari 2013 hingga 2017 maupun data terakhir pada Maret 2017 memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan Jateng lebih baik dari provinsi lain.

“Kita lihat angkanya kan bagus. Jateng masih terbaiklah. Malah, menurut data nasional, jumlah kemiskinan di separuh lebih provinsi naik. Jadi, kalau ada yang mengembuskan isu negatif (terkait kemiskinan), mungkin ya nuansanya politis. Itu biasa,” kata dia.

Empat faktor

Sudjarwanto mengatakan, keberhasilan itu disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan semua pemerintah kabupaten/kota, khususnya dari sisi pelayanan dan perizinan investasi.

BPS mencatat bahwa sejak 2013 hingga semester I tahun 2017, pertumbuhan investasi rata-rata di Jawa Tengah meningkat sebesar 52,31 persen per tahun.

Jumlah itu terdiri dari 5.583 proyek dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 541.520 orang.

Sementara itu, program bantuan usaha, seperti kredit berbunga rendah Mitra 25, juga turut memengaruhi minat masyarakat untuk berusaha dan menurunkan angka kemiskinan.

Hingga Agustus 2017, program itu telah diakses 14.684 pelaku usaha se-Jawa Tengah dengan total kredit yang tersalurkan mencapai Rp 279 miliar.

Program lain yang dinilai bisa membantu memenuhi target penurunan kemiskinan adalah Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Pemilik KJS mendapat bantuan sebesar Rp 250.000 per bulan yang diberikan dua kali dalam setahun. Target pemberian KJS pada 2017 sendiri sebesar 12.764 keluarga.

Baca: Lewat KJS dan BSM, Jawa Tengah Berupaya Kurangi Angka Kemiskinan

Selain itu, Pemprov Jateng juga menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 20.027 unit. Jumlah itu jauh lebih banyak dibanding jumlah RTLH yang diperbaiki pada 2016, yaitu 3.601 unit.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif hingga akhir 2017. Adapun hingga Juni 2017, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah secara year on year tumbuh 5,18 persen," pungkasnya. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ ANDI KAPRABOWO)