Kompas.com - 03/11/2017, 12:32 WIB
|
EditorReni Susanti

KARAWANG, KOMPAS.com-Terancam Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Karawang, Asep Dasuki melayangkan gugatan ke PN Karawang.

Asep Dasuki yang mengklaim diri sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karawang kubu Djan Farid,  menggugat dua surat keputusan (SK) yang dikeluarkan DPC PPP kubu Romahurmuziy (Romi).

Kedua surat itu yakni SK Nomor 022/KPTS/RAPIM-DPC/2016 tentang pemberhentian Asep Dasuki sebagai anggota PPP dan SK Nomor 023/KPTS/RAPIM-DPC/2016 tentang PAW anggota DPRD Karawang PPP hasil pemilu 2014.

Kuasa Hukum Asep Dasuki, Endang Suharta menilai, SK tersebut cacat hukum lantaran menyalahi UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 32 dan 33.  Selain itu,  SK tersebut ditandatangani ketua dan sekretaris DPC PPP Karawang bukan DPP PPP. 

"Mereka (DPC PPP Karawang kubu Romy) tidak memberikan alasan secara pasti mengenai pemberhentian dan memberikan SK PAW yang tidak sesuai dengan UU Partai Politik. Padahal hal tersebut tertera dalam AD/ART DPP PPP, " ucapnya. 

(Baca juga : PPP Ingin Pembubaran Ormas Dikembalikan ke Pengadilan)

Endang mengatakan,  gugatan perkara nomor 365/PDTG/2017/PN/KWG tertanggal 19 Oktober 2017 itu tinggal menunggu disidangkan. 

Diketahui, MA memenangkan kubu Romy melalui putusan PK Nomor 79 PK/Pdt. Sus-Parpol/2016. Akan tetapi PPP kubu Djan Faridz tetap tidak menerima putusan tersebut. 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz (jas hijau, tengah) bersalaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, usai audiensi di kantor KPU, Jakarta, Senin (9/10/2017).Fachri Fachrudin Politisi Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz (jas hijau, tengah) bersalaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, usai audiensi di kantor KPU, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Sementara Sekretaris DPC PPP Karawang kubu Romy, Dedi Rustandi mengaku tidak masalah dengan gugatan tersebut. Sebab, ia mengklaim dua SK yang dikeluarkan pihaknya sudah sesuai dengan AD/ART.

"Itu hak beliau untuk melakukan gugatan. yang jelas kami mempunyai dasar keputusan yang sah dan diakui oleh negara. Jika dinilai melanggar AD/ART, itu AD/ART yang mana?" ucapnya ketika dikonfirmasi melalui telepon.

(Baca juga : PPP Targetkan Raih Posisi Tiga Besar di Pileg 2019)

Selain itu, DPC PPP Karawang sudah didelegasikan DPP untuk mengeluarkan dua SK tersebut. Terlebih selama menjadi anggota DPRD, Asep Dasuki tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada partai dan dalam setiap kebijakannya mengatasnamakan PPP dari kubu lain.

"Sebagai anggota DPRD, kan ada kewajiban iuran kepada partai. Akan tetapi dia tidak menunaikannnya," tandasnya.

Kompas TV Untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, dewan pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah, menyerahkan dokumen kelengkapan ke KPU.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Lumpy Skin Disease Ancam Ketahanan Pangan

Regional
Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.