SPSI Ancam Somasi Pemerintah Provinsi Papua soal UMP Rp 2,89 Juta

Kompas.com - 03/11/2017, 05:30 WIB
Pengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua. John Roy PurbaPengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua.
|
EditorFarid Assifa

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Provinsi Papua, mengancam akan melakukan somasi kepada Pemerintah Provinsi Papua terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 2.895.650.

Ketua SPSI Papua, Nurhaidah menilai, penetapan UMP tersebut tidak sesuai prosedur karena tidak melalui proses survei kebutuhan layak hidup (KHL) 2017. Menurut Nurhaidah, jika survei KHL tidak dilakukan maka tidak akan bisa menghitung besaran UMP.

“Jangan ada pembohongan publik, cukup sampai pemerintah mengetahui dan mengerti bahwa yang dilakukan ini salah. Kami berencana akan melakukan somasi kepada pemerintah,” tegas Nurhaidah kepada wartawan, Kamis (2/11/2017).

Nurhaidah menegaskan, yang sudah dilakukan Pemprov Papua dengan menetapkan UMP 2018 bisa berdampak pada konsekuensi hukum ke depannya.

Sementara itu, terkait ancaman somasi dari SPSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Yan Piet Rawar menanggapinya positif.

Yan menilai, upaya yang ditempuh itu sangat baik karena merupakan sebuah masukan bagi pemerintah provinsi terhadap kebijakan yang dibuat.

“Namun yang perlu kami katakan bahwa provinsi ini kan bagian dari pemerintah pusat. Sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh provinsi wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota,” ungkap Yan melalui telepon selulernya, Kamis (2/11/2017) kemarin.

Baca juga : Serikat Pekerja Nilai Penetapan UMP Papua Tidak Sesuai Prosedur

Yan mengakui dalam proses sidang penetapan UMP Papua bersama Dewan Pengupahan, memang terjadi kebuntuan. Hanya saja, hal itu tak dapat menghambat penetapan nilai UMP Papua karena pemerintah provinsi berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan.

“Ya, karena tidak ada kesepakatan (dengan Dewan Pengupahan) maka kita menggunakan angka itu dengan mengacu pada PP No 78. Apalagi dalam PP itu tidak mengatur kami (pemerintah) untuk wajib meminta kesepakatan dari Dewan Pengupahan. Coba pelajari PP itu,” tegasnya.

Dia mengatakan, penetapan UMP Papua berdasarkan aturan yang berlaku. Pihaknya juga tidak bisa menentukan kebijakan secara sepihak.

“Yang pasti kita juga sebenarnya ingin semuanya sesuai dengan keinginan SPSI dan juga perusahaan. Namun sekali lagi kita pemerintah tidak bisa ikut satu pihak. Kemudian, kita pemerintah juga tak boleh keluar dari aturan yang ada. Dengan demikian setiap penetapan UMP, kami selalu berpatokan pada aturan perundang-undangan,” tandasnya.

Baca juga : Papua Tetapkan UMP 2018 Sebesar Rp 2,89 Juta

Sebelumnya, UMP Papua 2018 resmi ditetapkan sebesar Rp 2. 895.650. Angka tersebut naik 8,71 persen dari nilai UMP Papua 2017 senilai Rp 2.663.646.

“Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan, hari ini 1 November 2017 ditetapkan UMP Papua Tahun 2018 senilai Rp 2.895.650. Mengalami kenaikan 8,71 persen dari nilai UMP sebelumnya,” sebut Sekda Papua Hery Dosinaen, kemarin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Borong Premium Masih Terjadi meski Sudah Ditegur, Pemkab Pamekasan Siapkan Sanksi

Aksi Borong Premium Masih Terjadi meski Sudah Ditegur, Pemkab Pamekasan Siapkan Sanksi

Regional
Gelang Merah Jambu, Pelindung Lansia dari Covid-19

Gelang Merah Jambu, Pelindung Lansia dari Covid-19

Regional
Bawaslu RI Catat Ada 83 Kampanye Pilkada Serentak 2020 Dibubarkan

Bawaslu RI Catat Ada 83 Kampanye Pilkada Serentak 2020 Dibubarkan

Regional
Besaran Kekayaan Kandidat Pilkada Karawang 2020: Aep Syaepuloh Rp 391,7 M, Adly Fairuz Rp 8,5 M

Besaran Kekayaan Kandidat Pilkada Karawang 2020: Aep Syaepuloh Rp 391,7 M, Adly Fairuz Rp 8,5 M

Regional
Lolos Program Kartu Prakerja, Penyintas Covid-19: Itu Berkah Selama Karantina Mandiri...

Lolos Program Kartu Prakerja, Penyintas Covid-19: Itu Berkah Selama Karantina Mandiri...

Regional
Kasus Foto Calon Petahana Pilkada PALI di Bungkusan Bantuan Dilimpahkan ke Bawaslu Sumsel

Kasus Foto Calon Petahana Pilkada PALI di Bungkusan Bantuan Dilimpahkan ke Bawaslu Sumsel

Regional
Ada Libur Panjang, Ridwan Kamil Minta TNI Polri Perbanyak Patroli di Objek Wisata dan Penginapan

Ada Libur Panjang, Ridwan Kamil Minta TNI Polri Perbanyak Patroli di Objek Wisata dan Penginapan

Regional
Demi Bertahan di Masa Pandemi, 2 Ibu Ini Gendong 18 Kg Ubi untuk Dijual Keliling, Kadang Tak Laku

Demi Bertahan di Masa Pandemi, 2 Ibu Ini Gendong 18 Kg Ubi untuk Dijual Keliling, Kadang Tak Laku

Regional
Diguyur Hujan Seharian, Atap IGD RSUD Ciamis Ambruk, Sekuriti Jadi Korban

Diguyur Hujan Seharian, Atap IGD RSUD Ciamis Ambruk, Sekuriti Jadi Korban

Regional
Update Uji Klinis Vaksin Covid-19, Sebanyak 1.620 Relawan Sudah Dapat Suntikan Pertama

Update Uji Klinis Vaksin Covid-19, Sebanyak 1.620 Relawan Sudah Dapat Suntikan Pertama

Regional
Bupati Blora hingga Calon Wali Kota Petahana Semarang Menyanyi Tanpa Masker, Ini Kata Ganjar

Bupati Blora hingga Calon Wali Kota Petahana Semarang Menyanyi Tanpa Masker, Ini Kata Ganjar

Regional
Nias Tak Lagi Diisolasi gegara Covid-19, Pengunjung Cukup Pakai 'Rapid Test' Nonreaktif

Nias Tak Lagi Diisolasi gegara Covid-19, Pengunjung Cukup Pakai "Rapid Test" Nonreaktif

Regional
Sekda DIY Harap Pembayaran Ganti Rugi Tol Yogya-Solo Berjalan Lancar

Sekda DIY Harap Pembayaran Ganti Rugi Tol Yogya-Solo Berjalan Lancar

Regional
[POPULER NUSANTARA] Subsidi Gaji Gelombang Kedua Disalurkan Sebelum November | Pembunuh Bocah 9 Tahun Itu Tewas di Tahanan

[POPULER NUSANTARA] Subsidi Gaji Gelombang Kedua Disalurkan Sebelum November | Pembunuh Bocah 9 Tahun Itu Tewas di Tahanan

Regional
Diyakini Meninggal jika Disatukan, Kembar Trena Treni Dititipkan Sejak Bayi, Terpisah Selama 20 Tahun

Diyakini Meninggal jika Disatukan, Kembar Trena Treni Dititipkan Sejak Bayi, Terpisah Selama 20 Tahun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X