SPSI Ancam Somasi Pemerintah Provinsi Papua soal UMP Rp 2,89 Juta

Kompas.com - 03/11/2017, 05:30 WIB
Pengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua. John Roy PurbaPengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua.
|
EditorFarid Assifa

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Provinsi Papua, mengancam akan melakukan somasi kepada Pemerintah Provinsi Papua terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp 2.895.650.

Ketua SPSI Papua, Nurhaidah menilai, penetapan UMP tersebut tidak sesuai prosedur karena tidak melalui proses survei kebutuhan layak hidup (KHL) 2017. Menurut Nurhaidah, jika survei KHL tidak dilakukan maka tidak akan bisa menghitung besaran UMP.

“Jangan ada pembohongan publik, cukup sampai pemerintah mengetahui dan mengerti bahwa yang dilakukan ini salah. Kami berencana akan melakukan somasi kepada pemerintah,” tegas Nurhaidah kepada wartawan, Kamis (2/11/2017).

Nurhaidah menegaskan, yang sudah dilakukan Pemprov Papua dengan menetapkan UMP 2018 bisa berdampak pada konsekuensi hukum ke depannya.

Sementara itu, terkait ancaman somasi dari SPSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Papua, Yan Piet Rawar menanggapinya positif.

Yan menilai, upaya yang ditempuh itu sangat baik karena merupakan sebuah masukan bagi pemerintah provinsi terhadap kebijakan yang dibuat.

“Namun yang perlu kami katakan bahwa provinsi ini kan bagian dari pemerintah pusat. Sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh provinsi wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota,” ungkap Yan melalui telepon selulernya, Kamis (2/11/2017) kemarin.

Baca juga : Serikat Pekerja Nilai Penetapan UMP Papua Tidak Sesuai Prosedur

Yan mengakui dalam proses sidang penetapan UMP Papua bersama Dewan Pengupahan, memang terjadi kebuntuan. Hanya saja, hal itu tak dapat menghambat penetapan nilai UMP Papua karena pemerintah provinsi berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan.

“Ya, karena tidak ada kesepakatan (dengan Dewan Pengupahan) maka kita menggunakan angka itu dengan mengacu pada PP No 78. Apalagi dalam PP itu tidak mengatur kami (pemerintah) untuk wajib meminta kesepakatan dari Dewan Pengupahan. Coba pelajari PP itu,” tegasnya.

Dia mengatakan, penetapan UMP Papua berdasarkan aturan yang berlaku. Pihaknya juga tidak bisa menentukan kebijakan secara sepihak.

“Yang pasti kita juga sebenarnya ingin semuanya sesuai dengan keinginan SPSI dan juga perusahaan. Namun sekali lagi kita pemerintah tidak bisa ikut satu pihak. Kemudian, kita pemerintah juga tak boleh keluar dari aturan yang ada. Dengan demikian setiap penetapan UMP, kami selalu berpatokan pada aturan perundang-undangan,” tandasnya.

Baca juga : Papua Tetapkan UMP 2018 Sebesar Rp 2,89 Juta

Sebelumnya, UMP Papua 2018 resmi ditetapkan sebesar Rp 2. 895.650. Angka tersebut naik 8,71 persen dari nilai UMP Papua 2017 senilai Rp 2.663.646.

“Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pegupahan, hari ini 1 November 2017 ditetapkan UMP Papua Tahun 2018 senilai Rp 2.895.650. Mengalami kenaikan 8,71 persen dari nilai UMP sebelumnya,” sebut Sekda Papua Hery Dosinaen, kemarin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DIY Siapkan Hotel Mutiara untuk Tampung Dokter dan Perawat Tambahan

Pemprov DIY Siapkan Hotel Mutiara untuk Tampung Dokter dan Perawat Tambahan

Regional
'Jadi Guru Honorer Itu Banyak Membatin, Tidak Tahan kalau Bukan Panggilan Jiwa'

"Jadi Guru Honorer Itu Banyak Membatin, Tidak Tahan kalau Bukan Panggilan Jiwa"

Regional
Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Kisah Khamdan, Terpilih Jadi Guru Inovatif meski Mengajar di Pedalaman NTT Tanpa Listrik dan Sinyal

Regional
Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Regional
Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Regional
Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Regional
5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

Regional
Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Regional
Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Regional
Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Regional
Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Regional
Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Regional
Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Regional
Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X