Serikat Pekerja Nilai Penetapan UMP Papua Tidak Sesuai Prosedur

Kompas.com - 02/11/2017, 15:34 WIB
Pengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua. John Roy PurbaPengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua.
|
EditorReni Susanti

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 oleh Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai prosedur.

Ketua SPSI Papua Nurhaidah mengungkapkan, semua mekanisme yang harus dilalui sebelum dihasilkan rekomendasi besaran UMP, sama sekali tidak dijalankan.

“Kita juga anggota Dewan Pengupahan Papua. Dalam penetapan UMP 2018 sama sekali tidak dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2017. Bila itu tak dilakukan, maka tidak bisa menghitung besaran UMP,” ungkapnya, Kamis (2/11/2017).

Nurhaidah menegaskan, yang sudah dilakukan Pemprov Papua dengan menetapkan UMP 2018 bisa berdampak pada konsekuensi hukum ke depannya.

“Kami dari SPSI Papua akan mengajukan somasi, jangan sampai penetapan yang dilakukan tanpa ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan Papua,” ujarnya.

(Baca juga : Papua Tetapkan UMP 2018 Sebesar Rp 2,89 Juta)

Nurhaidah menuding, keluarnya Surat Keputusan Gubernur Papua, sama sekali tak memiliki dasar. “Jangan ada pembohongan publik, cukup sampai pemerintah mengetahui dan mengerti bahwa yang dilakukan ini salah,” tegasnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Papua Paulus Raiwaki, yang merupakan anggota Dewan Pengupahan Papua menuturkan, penetapan UMP 2018 tanpa rekomendasi dari Dewan pengupahan Papua.

Itu pertanda apa yang dilakukan pemerintah menggeser tugas dan fungsi dari Dewan Pengupahan.

“Jika yang dikeluarkan gubernur adalah rekomendasi, maka kami dari Dewan Pengupahan akan minta rekomendasi itu siapa yang tanda tangan. Karena rekomendasi harus ditandatangani seluruh anggota Dewan Pengupahan, yaitu keterwakilan dari serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),” lugasnya.

Ia menyampaikan, data survei KHL 2017 tidak ada karena Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua tidak memfasilitasi. Karena itu, pihaknya menolak penetapan UMP 2018 karena tidak ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

573 Anak di Pesisir Kota Tegal Tak Bersekolah, Disdikbud Dirikan Sekolah Laut

573 Anak di Pesisir Kota Tegal Tak Bersekolah, Disdikbud Dirikan Sekolah Laut

Regional
Tur Pakai Motor, Ridwan Kamil dan Rombongan Habiskan Uang di Semarang

Tur Pakai Motor, Ridwan Kamil dan Rombongan Habiskan Uang di Semarang

Regional
Dengar Kabar Akan Ada Unjuk Rasa, Belasan Pedagang Gelar Lapak Jualan

Dengar Kabar Akan Ada Unjuk Rasa, Belasan Pedagang Gelar Lapak Jualan

Regional
Ini Pengakuan Pria yang Bacok Anggota DPRD Jeneponto

Ini Pengakuan Pria yang Bacok Anggota DPRD Jeneponto

Regional
Polisi Bikin Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Libur Panjang di Kota Bandung

Polisi Bikin Rekayasa Lalu Lintas Hadapi Libur Panjang di Kota Bandung

Regional
Seluruh Penumpang Pesawat Tersangkut Layangan Dipastikan Selamat, Tak Ada Kerusakan

Seluruh Penumpang Pesawat Tersangkut Layangan Dipastikan Selamat, Tak Ada Kerusakan

Regional
Wisatawan Diprediksi Membeludak, Wisata Pantai Terapkan Sif Pengunjung

Wisatawan Diprediksi Membeludak, Wisata Pantai Terapkan Sif Pengunjung

Regional
Libur Panjang Cuti Bersama, ASN Pemkot Denpasar Dilarang Keluar Kota

Libur Panjang Cuti Bersama, ASN Pemkot Denpasar Dilarang Keluar Kota

Regional
Dinas Perlindungan Anak Dampingi Siswi SMK Korban Pemerkosaan 7 Pemuda

Dinas Perlindungan Anak Dampingi Siswi SMK Korban Pemerkosaan 7 Pemuda

Regional
Cenderamata Lapik Koto Dian, dari Kursi Depati hingga Pelaminan

Cenderamata Lapik Koto Dian, dari Kursi Depati hingga Pelaminan

Regional
Puting Beliung Landa Dua Desa di Bondowoso, Mushala dan Rumah Rusak

Puting Beliung Landa Dua Desa di Bondowoso, Mushala dan Rumah Rusak

Regional
'Ketika Dia Datang Bersama Keluarganya Meminta Saya ke Nenek, Saya Mau Diajak Menikah'

"Ketika Dia Datang Bersama Keluarganya Meminta Saya ke Nenek, Saya Mau Diajak Menikah"

Regional
Libur Panjang, Kendaraan Besar Dilarang Melintasi Jalur Puncak

Libur Panjang, Kendaraan Besar Dilarang Melintasi Jalur Puncak

Regional
2 Anggota Timses Cabup Purbalingga Meninggal akibat Covid-19

2 Anggota Timses Cabup Purbalingga Meninggal akibat Covid-19

Regional
Sajadah Imam Masjid Dibakar ODGJ, Pelaku Sudah 2 Kali Berbuat Serupa

Sajadah Imam Masjid Dibakar ODGJ, Pelaku Sudah 2 Kali Berbuat Serupa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X