Kompas.com - 02/11/2017, 15:34 WIB
Pengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua. John Roy PurbaPengurus SPSI Papua menggelar konfrensi pers mengyikapi keputusan UMP Papua, Kamis (02/11/2017), di Jayapura, Papua.
|
EditorReni Susanti

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua menilai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 oleh Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai prosedur.

Ketua SPSI Papua Nurhaidah mengungkapkan, semua mekanisme yang harus dilalui sebelum dihasilkan rekomendasi besaran UMP, sama sekali tidak dijalankan.

“Kita juga anggota Dewan Pengupahan Papua. Dalam penetapan UMP 2018 sama sekali tidak dilakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2017. Bila itu tak dilakukan, maka tidak bisa menghitung besaran UMP,” ungkapnya, Kamis (2/11/2017).

Nurhaidah menegaskan, yang sudah dilakukan Pemprov Papua dengan menetapkan UMP 2018 bisa berdampak pada konsekuensi hukum ke depannya.

“Kami dari SPSI Papua akan mengajukan somasi, jangan sampai penetapan yang dilakukan tanpa ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan Papua,” ujarnya.

(Baca juga : Papua Tetapkan UMP 2018 Sebesar Rp 2,89 Juta)

Nurhaidah menuding, keluarnya Surat Keputusan Gubernur Papua, sama sekali tak memiliki dasar. “Jangan ada pembohongan publik, cukup sampai pemerintah mengetahui dan mengerti bahwa yang dilakukan ini salah,” tegasnya.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Papua Paulus Raiwaki, yang merupakan anggota Dewan Pengupahan Papua menuturkan, penetapan UMP 2018 tanpa rekomendasi dari Dewan pengupahan Papua.

Itu pertanda apa yang dilakukan pemerintah menggeser tugas dan fungsi dari Dewan Pengupahan.

“Jika yang dikeluarkan gubernur adalah rekomendasi, maka kami dari Dewan Pengupahan akan minta rekomendasi itu siapa yang tanda tangan. Karena rekomendasi harus ditandatangani seluruh anggota Dewan Pengupahan, yaitu keterwakilan dari serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),” lugasnya.

Ia menyampaikan, data survei KHL 2017 tidak ada karena Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua tidak memfasilitasi. Karena itu, pihaknya menolak penetapan UMP 2018 karena tidak ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak

Operasi Pasar di Salatiga, Jateng, Airlangga Hartarto Disambut Histeris Emak-emak

Regional
Golkar Gelar Baksos di Salatiga, Jateng, Warga: Kami Sekarang Kenal Pak Airlangga

Golkar Gelar Baksos di Salatiga, Jateng, Warga: Kami Sekarang Kenal Pak Airlangga

Regional
Jan Ethes Raih Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota Solo

Jan Ethes Raih Medali Emas Kejuaraan Taekwondo Piala Wali Kota Solo

Regional
Kuatkan Program Ketahanan Pangan, Dompet Dhuafa Hadirkan 'Sentra Padi Subang'

Kuatkan Program Ketahanan Pangan, Dompet Dhuafa Hadirkan "Sentra Padi Subang"

Regional
Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Peduli Warga Terdampak Pandemi di Salatiga, Partai Golkar Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis

Regional
Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.