Bupati Nganjuk Ditangkap KPK, Soekarwo Minta Maaf kepada Presiden

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta maaf kepada Presiden Ri Joko Widodo pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

"Selain kepada Presiden, saya juga minta maaf kepada Wakil Presiden, dan Pak Mendagri. Saya mendukung penegakan hukum oleh KPK untuk pemerintahan yang lebih baik," katanya, Kamis (26/10/2017) malam.

Pihaknya sudah berupaya maksimal mencegah praktik korupsi dengan menerapkan pendekatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, maupun dalam rencana penganggaran.

"Kalau pun tetap terjadi korupsi berarti sudah menjadi bagian dari perilaku individu," ucapnya.

(Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut Bupati Nganjuk Sudah Diperingatkan Berkali-kali)

Dalam dua tahun terakhir, setidaknya ada 4 kepala daerah di Jatim tersandung perkara hukum. Selain Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang ditangkap Rabu kemarin di Jakarta dalam dugaan kasus jual beli jabatan ada pula Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang terjerat kasus korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012.

Selain korupsi, Bambang juga diduga menerima gratifikasi terkait perkara yang sama senilai Rp 50 miliar. Pada Agustus lalu, dia divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditangkap KPK awal Agustus lalu dalam kasus suap penanganan perkara dana desa. Terbaru, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ditangkap KPK di rumah dinasnya September lalu dalam dugaan perkara gratifikasi.