Diduga Ilegal, 6 TKA Asal China di Sukabumi Diamankan - Kompas.com

Diduga Ilegal, 6 TKA Asal China di Sukabumi Diamankan

Kompas.com - 23/10/2017, 20:55 WIB
Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar (Kanan kedua) bersama enam WNA Cina saat tiba di Kantor Imigrasi Sukabum di Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/10/2017).KOMPAS.com/Budiyanto Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar (Kanan kedua) bersama enam WNA Cina saat tiba di Kantor Imigrasi Sukabum di Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/10/2017).

SUKABUMI, KOMPAS.com - Sebanyak enam tenaga kerja asing ( TKA) asal China diserahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi ke Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/10/2017) petang. Sementara dua WNA China lainnya kabur saat akan dibawa petugas. 

Para pekerja asing itu diduga bekerja ilegal pada sebuah pertambangan emas PT LM di Kampung Cimalati, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan.

''Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya beberapa tenaga kerja asing yang sedang melakukan pekerjaan di sebuah pertambangan emas,'' kata Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar kepada wartawan selesai menyerahkan keenam WNA Cina di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, Senin petang.

Dia menuturkan, setelah mendapatkan informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, di antaranya Kantor Imigrasi Sukabumi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi.

Baca juga: Seorang WNA Asal China Salah Gunakan Visa Kerja di Pangkalan Bun

''Langkah kami mengecek kebenaran informasi tersebut. Untuk sementara kami duga dan perlu dibuktikan selanjutnya yang bersangkutan sedang melakukan aktifitas pekerjaan,'' ujar dia.

Di Kabupaten Sukabumi terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014 tentang retribusi semua warga negara asing yang bekerja di Kabupaten Sukabumi, perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) harus berkontribusi terhadap kas daerah.

''IMTA sedang dalam proses, tapi prinsipnya apabila belum mendapatkan IMTA tidak boleh melakukan aktifitas pekerjaan, walaupun alibinya misalnya pengecekan, survey. Ini yang kemudian akan didalami Kantor Imigrasi,'' sambungnya.

Ali mengatakan, berkenaan dengan TKA, semangat filosofi dalam undang-undang ketenagakerjaan pasal 42 adalah melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. TKA boleh bekerja di Indonesia untuk pekerjaan tertentu dan dalam waktu tertentu. Juga tertuang dalam Permenaker Nomor 35 tahun 2015.

''Pekerjaan TKA ini sedang kami identifikasi. Namun dari jenis pekerjaan, sementara dapat kami informasikan bahwa relatif pekerjaannya bersifat umum, dan bisa dikerjakan warga masyarakat Indonesia,'' jelasnya.

Tapi, lanjut dia perlu pendalaman, apakah para TKA tersebut kaitan pekerjaannya itu dengan pengecekan, pengujian. Dan tentu saja harus dituangkan dalam rencana penggunaaan TKA yang sudah terdokumentasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi mendapatkan rujukannya.

Sementara terkait dua TKA yang kabur, Ali mengungkapkan keduanya berjenis kelamin pria dan wanita itu sempat meminta izin untuk mencari makan. Namun setelah ditunggu beberapa saat tidak kembali dan tidak ada kabar.

''Meminta izin mencari makan, awalnya kami yakin keduanya memiliki itikad baik, karena ditemani warga lokal. Setelah ditunggu beberapa saat tidak ada kabar, makanya bisa kita simpulkan, keduanya meninggalkan kegiatan tanpa ada kabar lanjutan,'' ungkapnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, Hasrullah membenarkan ada enam WNA China yang diserahkan dari Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. Keenam WNA China ini diduga melakukan pekerjaan ilegal di tambang emas. Saat ini perkaranya sedang didalami para petugas Imigrasi.

''Dokumen keimigrasiannya ada paspor dan visa. Izin bekerja masih dalam proses, tapi tadi ada bukti pembayaran untuk IMTA. Tapi perlu kita dalami lagi,'' kata Hasrullah kepada wartawan.

 


EditorErlangga Djumena
Komentar

Terkini Lainnya

Deddy Mizwar Proyeksikan Pantai Cidaun Menjadi Pelabuhan Samudera

Deddy Mizwar Proyeksikan Pantai Cidaun Menjadi Pelabuhan Samudera

Regional
10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP Bahasa Indonesia Tertinggi

10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP Bahasa Indonesia Tertinggi

Edukasi
Kebakaran di Taman Hiburan Terluas Jerman, 25.000 Orang Dievakuasi

Kebakaran di Taman Hiburan Terluas Jerman, 25.000 Orang Dievakuasi

Internasional
Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Megapolitan
Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Megapolitan
FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

Nasional
Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Regional
Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Megapolitan
Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Nasional
Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Internasional
Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Nasional
Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik 'Prostitutif' di Bulan Ramadhan

Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik "Prostitutif" di Bulan Ramadhan

Regional
Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Megapolitan
THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

Megapolitan
Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Nasional

Close Ads X