Kompas.com - 20/10/2017, 11:41 WIB
|
EditorErlangga Djumena

SOE, KOMPAS.com - Ratusan masyarakat adat yang mendiami kawasan hutan adat Pubabu, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT),  trauma karena merasa diintimidasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT.

Sekitar 25 kepala keluarga yang sudah lama menempati wilayah itu, hendak digusur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT, pada Selasa (17/10/2017) lalu.

Ketua Dewan Adat Pubabu-Besipae, Benyamin Selan mengatakan, rombongan Polisi Pamong Praja, polisi Polda NTT, Dinas Peternakan NTT UPT Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, membawa surat dengan nomor BU030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, yang isinya masyarakat harus mengosongkan lahan yang diklaim milik pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Benyamin, dalam Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953, tanggal 19 Maret 2013 yang ditunjukan pihak Sat Pol PP, tertulis luas tanah 37.800 meter persegi tersebut adalah aset tanah Pemerintah Propinsi NTT.

Baca juga: Upaya Petani di NTT agar Tidak Menjadi TKI ke Luar Negeri

Berdasarkan isi surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah NTT Benediktus Polo Maing, menyebutkan bahwa tanah instalasi Pubabu-Besipae merupakan tanah milik Pemerintah Propinsi NTT yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Propinsi NTT dan Daftar Barang Pengguna pada Dinas Peternakan Propinsi NTT.

"Karena itu mereka meminta perhatian masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah instalasi Besipae milik pemerintah Provinsi NTT dan segera membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun terhitung mulai tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2017," kata Benyamin kepada Kompas.com, Jumat (20/10/2017).

Selain menunjukan surat itu, sebut dia, Sat Pol PP mendatangi beberapa masyarakat adat dan memaksa warga untuk menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan.  "Kedatangan Sat Pol PP yang memaksa dan mengintimidasi empat orang warga untuk tanda tangan surat pengosongan lahan, membuat warga ketakutan dan trauma," sebut Benyamin.

Warga akhirnya sepakat untuk tidak menandatangani surat itu. "Rasa kekhawatiran, kecemasan, dan keamanan terhadap kehidupan masyarakat adat Pubabu sangat terganggu karena dengan alasan kapan saja pemerintah secara sepihak bisa melakukan penertiban terhadap tanah dan akan kehilangan lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat Pubabu," katanya.

Benyamin menyebutkan, daerah tersebut adalah tanah adat berdekatan dengan hutan adat Pubabu. Menurut dia, tahun 1982, Pemerintah Australia mengontrak tanah itu untuk kepentingan penggemukan sapi. Kontrak pun berakhir pada tahun 1987.

Kemudian lanjut Benyamin, kontrak dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi NTT. Kontrak itu pun berakhir hingga tahun 2010.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keselamatan Petani, Bupati Arief Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

Jaga Keselamatan Petani, Bupati Arief Sepakat Perangi Hama Tikus Tanpa Jebakan Listrik

Regional
Awalnya Dipenuhi Sampah, Desa Pandean Kini Jadi Salah Satu Desa Wisata Terbaik Se-Indonesia

Awalnya Dipenuhi Sampah, Desa Pandean Kini Jadi Salah Satu Desa Wisata Terbaik Se-Indonesia

Regional
Gubernur Syamsuar Ungkap Dampak Positif Kebijakan Gas dan Rem Penanganan Covid-19 di Riau

Gubernur Syamsuar Ungkap Dampak Positif Kebijakan Gas dan Rem Penanganan Covid-19 di Riau

Regional
Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Trenggalek Gelar Festival Jaranan Ke-26, Wabup Syah Natanegara Ungkap Harapannya

Regional
Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Resmikan Mall Vaksinasi Covid-19, Gubernur Syamsuar Harap Kesadaran Vaksin Masyarakat Riau Meningkat

Regional
Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Kunker ke Unnes, Bupati Arief Ajak Rektor Fathur Diskusi Pembangunan di Blora

Regional
Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?

Regional
Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Mulai Bangkit, PAD Sektor Pariwisata Trenggalek Capai Rp 4,2 Miliar

Regional
Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Wujudkan Wonogiri Zero Stunting, Bupati Jekek Minta Komitmen Bersama Semua Pihak

Regional
Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Dinilai Tingkatkan Kompetensi ASN, Khofifah Diangkat Jadi Widyaiswara Kehormatan

Regional
Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Wujudkan Kesehatan Masyarakat Tulang Bawang, Dompet Dhuafa Resmikan RS Griya Medika

Regional
Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Makassar Jadi Tuan Rumah APEKSI 2023, Walkot Danny: Kami Sangat Siap

Regional
Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Bupati Arief Luncurkan Program Dashat untuk Tekan Angka Stunting di Blora

Regional
Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Blora, Bupati Arief Sigap Lakukan Pendataan

Regional
Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Bupati Arief dan Kiai Marzuqi Ajak Masyarakat Blora Jaga Kerukunan Bangsa

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.