Menhub Tinjau Ulang Reaktivasi Jalur KA Kedungjati-Tuntang

AMBARAWA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi meninjau ulang proyek reaktivasi jalur kereta api Kedungjati (Grobogan) - Tuntang (Kabupaten Semarang), Jawa Tengah.

Budi Karya mengakui reaktivasi jalur KA heritage ini memiliki potensi masalah terutama pembebasan lahan. Pasalnya, banyak lahan pada jalur kereta ini yang masih dikuasai oleh masyarakat.

"Kami akan mengiventarisasi ulang, kepemilikan-kepemilikan tersebut dan sejauh nanti kepemilikannya tidak berat, menimbulkan komplikasi sosial, maka proyek akan kita lanjutkan," kata Budi Karya di sela acara Dialog Nasional 4 "Sukses Indonesiaku" di Museum Ambarawa, Kabupaten Semarang, Minggu (15/10/2017) pagi.

Budi mengatakan, inventasisasi ulang itu akan dilakukan secara hati-hati dan detail agat tidak menimbulkan konflik sosial, mengingat sejumlah lahan aset PT KAI ini sudah beberapa kali beralih tangan. Kondisi ini, lanjutnya, juga terjadi di beberap daerah seperti Yogyakarta dan Bandung.

Baca juga: Target Reaktivasi Jalur Kereta Api Kedungjati-Bedono Selesai pada 2018

"Kita juga mengukur bahwasanya terkadang peralihan sudah beralih banyak pihak, sehingga antara manfaat dan konfliknya tinggi. Jadi kita harus mengukur dengan baik jangan sampai kita memaksakan suatu proyek, tetapi melukai masyarakat," jelasnya.

Sebelumnya dikabarkan, proyek reaktivasi jalur kereta api Kedungjati-Tuntang proses reaktivasi jalur kereta api Tuntang- Kedungjati ini mangkrak. Proyek reaktivasi jalur kereta api sepanjang 30 kilometer ini bahkan belum jelas kapan dilanjutkan kembali, setelah dua tahun tak terurus.

Lahan yang sebelumnya telah dibersihkan dan disiapkan untuk proyek reaktivasi inipun kembali dipenuhi semak belukar. Termasuk bantalan rel yang sebenarnya sudah dipersiapkan di sepanjang jalur proyek reaktivasi ini.

Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi IV Semarang, Edi Kuswoyo sebelumnya mengakui, aktivitas untuk reaktivasi jalur KA Ambarawa hingga Kedungjati, berhenti sejak awal tahun 2015. “Namun ini bukan kewenangan Daop IV lagi,” sebutnya.