Lewat KJS dan BSM, Jawa Tengah Berupaya Kurangi Angka Kemiskinan

SEMARANG, KOMPAS.com-  Sejak pertama kali diluncurkan pada Agustus 2016, program bantuan untuk kelurga miskin, Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dinilai berkontribusi untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, pada September 2016, warga miskin di Jawa Tengah berjumlah 4,49 juta jiwa. Sedangkan, Maret 2017 angka kemiskinan di Jawa Tengah turun menjadi 4,45 juta jiwa.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, program KJS diberikan bagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan beras rakyat sejahtera.

Pendataan yang kurat akurat berdampak bantuan yang diberikan belum tepat sasaran. Oleh karena itu, Ganjar tak segan untuk menggelontorkan anggaran hingga Rp 38,29 miliar untuk 12.764 warga miskin yang belum menerima bantuan apa pun.

Baca: Ganjar Kemiskinan di Jateng Turun, Tetapi Saya Enggak Puas

Anggaran KJS tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 melalui bantuan sosial di belanja tidak langsung Pemerintah Jawa Tengah.

"Ini dampak dari sistem pendataan yang belum baik, padahal mereka ini justru yang sangat membutuhkan karena tidak punya sumber pendapatan atau sakit keras misalnya,” ujar Ganjar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (12/10/2017).

Pemilik KJS akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000 per bulan yang diberikan dua kali dalam setahun.

DAVID OLIVER PURBA/ KOMPAS.com Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) kepada keluarga miskin di Jawa Tengah. Pada 2017, Pemerintah Jawa Tengah menggelontorkan anggaran hingga Rp 38,29 miliar untuk 12.764 warga miskin penerima KJS.

Melalui KJS, kata dia, masyarakat miskin bisa terlindungi dari sisi kesehatan maupun perekonomian.

“Ada banyak masyarakat di Jawa Tengah butuh bantuan khusus karena belum tercover bantuan apapun. Harapannya mereka yang membutuhkan ini secara konstitusional, mereka berhak mendapatkan jaminan itu,” katanya.

Bantuan pendidikan

Tak berhenti di situ, Pemerintah Jawa Tengah juga membuat Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program itu menyasar pelajar yang tidak mendapatkan bantuan pendidikan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

BSM akan membantu biaya personal siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/SMK/SLB).

Sejak 2013 hingga 2017, Pemerintah Jawa Tengah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 81 milar dengan total penerima 81.231 siswa.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membagikan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) kepada keluarga miskin di Jawa Tengah. Pada 2017, Pemerintah Jawa Tengah menggelontorkan anggaran hingga Rp 38,29 miliar untuk 12.764 warga miskin penerima KJS.

Adapun rincian penerima, pada 2013 dialokasikan untuk 14.150 siswa dan 16.045 siswa pada 2014.  Pada 2015 dan 2016 masing-masing tercatat 16.244 siswa dan 24.792 siswa menerima BSM. Sedangkan, pada 2017 ditargetkan 10.000 siswa miskin menerima program bantuan tersebut.

Poltisi PDI-P ini berharap bantuan tidak hanya datang dari pemerintah, tapi juga dari instansi lain yang peduli dengan warga miskin di Jawa Tengah.

“Saya berharap banyak perusahaan yang bisa membantu lewat CSR (corporate social responsibility). Keluarga miskin di Jateng masih banyak dan butuh uluran tangan para dermawan,” ujarnya.