Lebih dari 4 Juta Warga Jawa Barat Hidup dalam Garis Kemiskinan

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan.

Namun, penurunan ini tidak signifikan yaitu dari 8,77 persen menjadi 8,71 persen atau hanya mengalami penurunan 0,006 persen dari target 1 persen setiap tahun. Artinya, masih ada sekitar 4 juta lebih warga Jawa Barat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta kabupaten/kota, dinas, serta lembaga terkait terus fokus terhadap masalah kemiskinan ini. Untuk itu, rapat koordinasi penting terus dilakukan di setiap BKPP Wilayah.

Terutama pendekatan program untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu melalui perlindungan sosial kepada keluarga miskin, meningkatkan mutu pelayanan dasar, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(Baca juga: Angka Kemiskinan di Jawa Tengah Turun)

Pendekatan tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya anggaran yang pasti serta kevalidan data warga miskin.

Untuk itu, Demiz meminta kepada dinas dan leading sector terkait agar menghindari copy paste anggaran serta terus meng-update data kemiskinan dalam bentuk sistem data terintegrasi.

"Saya harap baik dinas terkait atau leading sector selalu koordinasi, sehingga betul-betul ada kebersamaan, kejelasan target dalam pelaksanaanya sehingga tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran," ucapnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (13/10/2017).

"Kalau bisa hindari copy paste (anggaran) ya. Nah, supaya tidak copy paste, Jawa Barat mencoba membangun sebuah basis data dalam Bangusapemda (Pembangunan Analisa Potensi Daerah). Sekaligus di dalamnya ada data yang valid tiap kabupaten, tiap desa bahkan by name by address. Jadi bisa dievaluasi di sana," tambahnya.

Dengan adanya data yang valid dan update, akan diketahui apa saja program penanggulangan kemiskinan yang telah diterima keluarga miskin.

Minimal, setiap keluarga miskin menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera atau Rastra.

(Baca juga: Bunuh Diri, Kemiskinan, dan Korupsi di Indonesia)

Validitas dan keterbaruan sistem data ini akan bisa menentukan ketepatan program dan lokasi sasaran, sehingga anggaran yang dikucurkan bisa akuntable dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Saya lihat kemarin di satu desa saja ada yang mendapat empat atau bahkan lima program. Tapi satu keluarga tidak dapat sama sekali. Adil ga kira-kira?" ucapnya. 

Demiz meminta saat keluarga miskin tersentuh program sosial tersebut langsung diperbaharui sehingga mudah dievaluasi. Apakah setelah diberi bantuan masih miskin atau sudah beranjak tidak miskin. Hal ini akan memudahkan evaluasi dan pengambilan strategi berikutnya. 

"Saya ga main-main soal kemiskinan ini. Karena sebagai pemimpin ini berat pertanggungjawabannya," lanjutnya.

Penguatan kelembagaan dan sistem data integrasi adalah modal upaya dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, sistem data real time dan sistem data terpadu perlu diterapkan untuk menjamin akuntabiltas penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran.