Pemilu Serentak, KPU Ingatkan Jangan Nyoblos Pakai Prinsip "NPWP"

Kompas.com - 09/10/2017, 17:56 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, Senin (9/10/2017) siang, menggelar sosialisasi pemilu di SMK Pelita Salatiga. SALATIGA, KOM Arsip Humas Pemkot SalatigaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, Senin (9/10/2017) siang, menggelar sosialisasi pemilu di SMK Pelita Salatiga. SALATIGA, KOM
|
EditorErlangga Djumena

SALATIGA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan angka partisipasi pada Pemilukada Jawa Tengah 2018 maupun Pemilu Serentak 2019, jajaran penyelenggara pemilu mulai melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, Senin (9/10/2017) siang, dengan menyasar para pelajar di SMK Pelita Salatiga.

Saat memberikan arahan kepada para pemilih pemula ini, Ketua Komisioner KPU Kota Salatiga, Putnawati sempat meminta para siswa agar saat mencoblos dalam Pemilukada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 jangan menggunakan prinsip NPWP.

NPWP yang dimaksud ini bukanlah akronim dari Nomor Pokok Wajib Pajak, seperti yang selama ini dikenal. Melainkan "Nomer Piro Wani Piro" artinya, Nomor Berapa Berani (bayar) berapa. "Dalam menentukan pilihan jangan lupa kenali para calon dan apa visi misinya. Ini sama dengan pemilihan ketua OSIS," kata Putnawati.

Baca juga: Indonesia Siap Selenggarakan Pemilu Serentak 2019 Tanpa Konflik

"Bukankah adik-adik juga memilih yang kenal dan yang visi paling baik? Dan jangan sampai adik-adik berprinsip Nomer Piro Wani Piro, karena akan rugi selama lima tahun, jika yang dipilih tidak amah," sambungnya.

Di hadapan sekitar 80 siswa, Putnawati mengawali materinya dengan mengajak anak-anak bernyanyi "Dari Sabang Sampai Merauke". Dia mengatakan, bahwa syarat boleh memilih atau mencoblos dalam pemilu adalah sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah.

Dia mengajak para siswa agar menjadi pemilih yang aktif. Artinya mencermati semua tahapan Pemilu, termasuk jika namanya tidak masuk dalam daftar pemilih sementara (DPS) agar segera menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

"Jika nanti belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara maka segera mendaftarkan diri, meskipun bisa saja mencoblos dengan menunjukkan bukti KPT-el," katanya.

Sementara itu nara sumber lainnya, Bripda Cendikia Paramadina dari Polres Salatiga menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab polisi sebagai salah satu elemen pengaman Pemilu. Sebab dalam setiap pesta demokrasi selalu ada potensi terjadinya gangguan kamtibmas. Mulai dari permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), kampanye hitam, berita hoaks di media sosial, dan gesekan antar massa pendukung.

"Dalam hal ini Polres Salatiga berkomitmen menjaga kondusifitas kota. Polres tidak ingin setiap kegiatan pemilihan umum, ternoda dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan citra daerah menjadi buruk," ungkap Cendikia.

Singgih Pujianto selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA Pelita Salatiga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mendukung materi kepemiluan dalam mata pelajaran kelas 18. Pihaknya sengaja mendatangkan nara sumber dari KPU dan Kepolisian agar para siswa mengetahui gambaran mengenaai pemilu dengan lebih jelas.

"Dalam kurikulum 2013 dimungkinkan mendatangkan guru atau pengajar dari luar sekolah. Harapannya tentu agar para siswa mempunyai gambaran yang riil tentang arti pentinf pemilu dan bagaimana pemilu yang berkualitas.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Status PDP Dicabut, Jenazah Dimakamkan Tanpa Protokol Covid-19 Ternyata Positif Corona

Status PDP Dicabut, Jenazah Dimakamkan Tanpa Protokol Covid-19 Ternyata Positif Corona

Regional
Kasus Terbanyak, Sehari 20 Warga Grobogan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Kasus Terbanyak, Sehari 20 Warga Grobogan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Ratusan Kali Merampok, 2 Orang Berseragam TNI Ditangkap di Bandung

Ratusan Kali Merampok, 2 Orang Berseragam TNI Ditangkap di Bandung

Regional
Jenazah Positif Covid-19 di Samarinda Dibawa Keluar Provinsi, Ini Penjelasan Wali Kota

Jenazah Positif Covid-19 di Samarinda Dibawa Keluar Provinsi, Ini Penjelasan Wali Kota

Regional
Pengenalan Sekolah, SD di Palembang Ini Gunakan Sistem 'Drive Thru'

Pengenalan Sekolah, SD di Palembang Ini Gunakan Sistem "Drive Thru"

Regional
3 Karyawan Metro TV di Surabaya Positif Covid-19

3 Karyawan Metro TV di Surabaya Positif Covid-19

Regional
Simental dan Limosin, 2 Jenis Sapi yang Akan Dipilih Jokowi untuk Kurban

Simental dan Limosin, 2 Jenis Sapi yang Akan Dipilih Jokowi untuk Kurban

Regional
Demi Konten dan Terkenal, YouTuber Seret Biawak Hidup-hidup di Aspal dengan Motor

Demi Konten dan Terkenal, YouTuber Seret Biawak Hidup-hidup di Aspal dengan Motor

Regional
Harimau Sumatera yang Masuk Pemukiman Warga Berhasil Ditangkap

Harimau Sumatera yang Masuk Pemukiman Warga Berhasil Ditangkap

Regional
Miliki Riwayat Perjalanan ke Zona Hitam, Nenek Positif Covid-19 di Wonogiri Meninggal

Miliki Riwayat Perjalanan ke Zona Hitam, Nenek Positif Covid-19 di Wonogiri Meninggal

Regional
Disdik Kabupaten Bogor Akui Belajar secara Daring Kurang Efektif

Disdik Kabupaten Bogor Akui Belajar secara Daring Kurang Efektif

Regional
Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Ridwan Kamil: Kalau Tak Bisa Bayar Denda, Pilihannya Kurungan atau Kerja Sosial

Regional
Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Kadernya Jadi Tersangka Kasus Pengambilan Jenazah, PKS Belum Tentukan Sikap

Regional
850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

850 Penghuni Pondok Gontor 2 Jalani Rapid Tes Covid-19, 60 Orang Dinyatakan Reaktif

Regional
Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X